TPID Kota Denpasar Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Jelang Nyepi dan Idul Fitri
(Baliekbis.com), Pemerintah Kota Denpasar bersama Bank Indonesia Provinsi Bali memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi, Ramadan, dan Idul Fitri melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar yang diselenggarakan pada 10 Maret 2026 di Kantor Wali Kota Denpasar.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Kepala BPS Kota Denpasar I Made Juli Ardana, Manajer Supply Chain Perum Bulog Denpasar Eko Yudi Miranto, serta perangkat daerah anggota TPID Kota Denpasar.
Dalam arahannya, Wali Kota Denpasar menyampaikan apresiasi kepada TPID Kota Denpasar dan Bank Indonesia Provinsi Bali atas sinergi, dukungan, serta pendampingan dalam pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi di Kota Denpasar. Ia menegaskan bahwa upaya pengendalian inflasi selama ini telah dilaksanakan secara konsisten melalui koordinasi lintas instansi serta implementasi berbagai program strategis daerah.
Wali Kota juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap mencermati dinamika global, khususnya perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada biaya transportasi, subsidi pemerintah, serta mendorong kenaikan harga berbagai komoditas lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali menyampaikan apresiasi atas komitmen kepala daerah dalam memperkuat pengendalian inflasi melalui TPID Kota Denpasar, khususnya menjelang periode HBKN. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali juga memaparkan perkembangan inflasi di Provinsi Bali dan Kota Denpasar serta berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain dinamika global seperti konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Lebih lanjut disampaikan pula outlook inflasi serta strategi pengendalian inflasi yang perlu ditempuh, baik dalam jangka pendek menjelang Nyepi dan Idul Fitri melalui pelaksanaan operasi pasar murah, akselerasi kerja sama antar dan intra daerah, serta optimalisasi komunikasi publik. Sementara itu, dalam jangka panjang, pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan ketahanan pasokan dan koordinasi kebijakan.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga sehingga inflasi di Kota Denpasar dan Provinsi Bali tetap berada dalam kisaran sasaran sebesar 2,5±1 persen pada tahun 2026. Selain itu, Bank Indonesia juga menyampaikan berbagai dukungan dan bentuk fasilitasi terhadap pengembangan ekonomi di Kota Denpasar.
Senada dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar memaparkan perkembangan inflasi terkini beserta komoditas yang menjadi penyumbang inflasi maupun deflasi. BPS menyoroti kondisi ketersediaan bahan makanan yang belum sepenuhnya stabil akibat cuaca ekstrem serta perlunya antisipasi peningkatan permintaan menjelang hari raya Nyepi dan Idul Fitri.
BPS juga menyampaikan agenda pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diharapkan dapat memperkuat basis data statistik ekonomi sebagai landasan dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Perum Bulog menyampaikan informasi mengenai ketersediaan cadangan pangan pemerintah di Bali, proses serta realisasi pengadaan pangan, serta capaian penyaluran bantuan pangan sepanjang tahun 2025. Bulog juga menyampaikan bahwa stok beras memadai, termasuk untuk kebutuhan HBKN Nyepi, Ramadan, dan Idul Fitri.
Bulog menegaskan komitmennya untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan operasi pasar dan gerakan pangan murah bersama perangkat daerah anggota TPID guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok.
Sebagai penutup, Pemerintah Kota Denpasar bersama Bank Indonesia dan seluruh anggota TPID berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yang berkelanjutan.
