Penting Pemahaman LPD Bukan Hanya Lembaga Keuangan, tetapi Bagian dari Ekosistem Sosial dan Budaya Bali
(Baliekbis.com), LPD perlu memiliki identitas yang kuat dan jelas di tengah tantangan modernisasi. Untuk itu penting adanya penyesuaian regulasi, termasuk kemungkinan penyempurnaan Peraturan Daerah (Perda) agar LPD tetap relevan tanpa kehilangan jati diri. Demikian disampaikan Anggota DPD RI perwakilan Bali Dr. I.B. Rai Dharmawijaya Mantra pada diskusi akhir tahun 2025 bertema “LPD Kokoh Topang Tumbuhnya Ekonomi Krama Adat Bali” pada Senin (29/12/2025) di Kantor BKS LPD Gianyar.
Diskusi digelar Badan Kerja Sama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) bersama Forum Media Peduli LPD dibuka Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra. Hadir sebagai narasumber di antaranya Ketua BKS LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendikiawan, SH., M.Si., Kepala Dinas PMA Provinsi Bali IGAK Kartika Jaya Seputra,S.H.,M.H., akademisi Prof. I.B. Raka Suardana dan CEO PT USSI Group Maman Tirta Rukmana.
Menurut Rai Mantra, LPD itu bisa stabil jika berada pada ekosistem yang tepat. Dalam Ekosistem Barat “Singa dan Hutan” disebutkan Singa adalah penjaga hutan, hutan menjaga singa. Ketika hutan dirusak maka singa akan terancam. Ketika singa meninggalkan hutan, maka hutan akan terancam dibabat.
Dijelaskan kemajuan atau modernisasi memerlukan landasan-landasan budaya yang kuat, kreatif dan berakar pada kepribadian. Tidak Mungkin terjadi modernisasi dangan budaya yang tidak mendalam. Karena kalau ini terjadi akibatnya akan menghanyutkan bangsa itu sendiri kearah ketergantungan kepada kekuatan luar.
Oleh karena itu nilai-nilai budaya yang luhur perlu dikembangkan lewat revitalisasi lembaga-lembaga tradisional sehingga mampu menampung aspirasi masyarakat maju. “Modernisasi tanpa kesiapan sosial dan budaya bisa menimbulkan jarak. Karena itu, perlu penguatan nilai, tata kelola, serta pemahaman bahwa LPD bukan hanya lembaga keuangan, tetapi bagian dari ekosistem sosial dan budaya Bali,” ujar Rai Mantra.
Rai Mantra menambahkan pentingnya LPD berdaptasi pada kemajuan teknologi informasi (digitalisasi) dan penguatan SDM (kompetensi dan integritas) agar bisa stabil dan berkembang. “Kehadiran Peraturan Daerah Modal Budaya akan menjadi sangat penting yang merupakan roh/jiwa dari produktivitas LPD dan segala kehidupan produktif lainnya yang menggunakan modal budaya sebagai potensi utama,” harap mantan Walikota Denpasar ini.
Bupati Gianyar Agus Mahayastra dalam sambutannya mengatakan keberadaan LPD sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat adat. “LPD bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan bagian dari sistem sosial dan budaya Bali yang harus dijaga keberlanjutannya,” ujarnya. Mahayastra mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola dan transparansi keuangan LPD. Dari kajian, dibutuhkan sekitar 27 auditor profesional untuk melakukan audit menyeluruh terhadap LPD sehingga kondisi keuangan LPD dapat diketahui secara jelas, apakah masuk kategori wajar, wajar tanpa pengecualian, atau perlu perhatian khusus.
“Saya siap mendukung anggaran untuk memperkuat sistem audit agar LPD benar-benar sehat dan dipercaya krama adat,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua BKS LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendikiawan, mengapresiasi terselenggaranya diskusi yang dinilainya mampu melahirkan gagasan-gagasan baru untuk memperkuat peran LPD.
“Forum seperti ini penting sebagai ruang tukar pikiran demi meningkatkan kualitas dan identitas LPD. Perlu ada pelatihan-pelatihan digital dan peningkatan manajerial bagi SDM untuk menyesuaikan kebutuhan zaman,” ujarnya Akademisi Prof. I.B. Raka Suardana mengatakan dengan aset LPD menyentuh Rp36 triliun, lembaga ini bukan sekadar lembaga keuangan, namun denyut ekonomi Krama Bali di Desa Adat.
Namun dia melihat tantangan yang dihadapi di antaranya masih terdapat gap kinerja antara LPD sehat kurang sehat dan yang bermasalah, adopsi teknologi belum merata, sistem pengawasan perlu diperkuat (Pergub, Auditor), kelemahan tata kelola (kasus fraud), LPD menghadapi tekanan kompetisi (fintech, pinjol, dll). “Kelemahan LPD pada sebagian besar tata kelola yang belum modern, kualitas SDM tidak merata, ketergantungan pada transaksi tunai, resiko kredit cukup besar, pengawasan internal dan eksternal terbatas, minimnya inovasi produk serta persaingan yang meningkat,” ungkap Prof. Suardana.
Ketua PWI Provinsi Bali, Wayan Dira Arsana, S.Pd. menegaskan peran pers sebagai mitra strategis pembangunan daerah, termasuk dalam memperkuat eksistensi LPD. “Pers akan terus hadir mendukung pembangunan Bali, termasuk mendorong penguatan LPD. Sinergi semua pihak sangat penting agar LPD tetap menjadi tulang punggung ekonomi desa adat,” pungkasnya. (ist)
