Menjelang Akhir Tahun, Inflasi Bali November 2025 Terkendali dalam Rentang Sasaran
(Baliekbis.com), Rilis BPS Provinsi Bali pada 1 Desember 2025 menunjukkan bahwa perkembangan harga gabungan kabupaten/kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali pada November 2025 mengalami inflasi bulanan sebesar 0,40% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat inflasi 0,16% (mtm). Secara tahunan, inflasi Bali tercatat menurun menjadi 2,51% (yoy) dari 2,61% (yoy) pada Oktober 2025. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,72% (yoy).
Menurut Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja secara spasial, seluruh kabupaten/kota di Bali mengalami inflasi bulanan pada November 2025. Tabanan mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,67% (mtm) atau 2,17% (yoy), diikuti Badung sebesar 0,64% (mtm) atau 1,61% (yoy). Selanjutnya, Singaraja mengalami inflasi bulanan sebesar 0,47% (mtm) atau 2,12% (yoy). Kota Denpasar mencatat inflasi bulanan sebesar 0,15% (mtm) atau 3,26% (yoy).
Secara bulanan, inflasi Bali terutama disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring dengan keterbatasan pasokan pada periode musim kemarau basah. Dari sisi komoditas, inflasi November 2025 terutama dipicu oleh kenaikan harga canang sari menjelang HBKN Galungan–Kuningan, bawang merah, daging babi, wortel, dan tomat. Sementara itu, inflasi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, beras, buncis, sawi hijau, dan angkutan udara.
Ke depan, beberapa risiko inflasi yang perlu diantisipasi antara lain meningkatnya permintaan barang dan jasa pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru, berlanjutnya kenaikan harga emas dunia, serta penyesuaian harga BBM non-subsidi pada Desember 2025. Selain itu, ketidakpastian cuaca akibat peralihan ke musim hujan dapat meningkatkan risiko pertumbuhan hama dan organisme pengganggu tanaman yang berpotensi mengganggu produksi pangan dan hortikultura.
Dalam menghadapi potensi tekanan inflasi tersebut dan menyambut HBKN Galungan–Kuningan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Pada HLM TPID Provinsi Bali tanggal 14 November 2025, Gubernur Bali menekankan pentingnya penguatan kerja sama antar-TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna mengawal efektivitas program pengendalian harga di lapangan. Wamendagri juga memberikan apresiasi serta mendorong kontribusi nyata Pemerintah Provinsi Bali terhadap pencapaian target nasional pengendalian inflasi.
Ke depan, TPID Provinsi dan seluruh TPID Kabupaten/Kota di Bali akan terus mendorong perluasan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui penguatan regulasi, stabilitas pasokan, dan efisiensi distribusi. Sinergi ini juga meliputi operasi pasar, percepatan penyaluran SPHP, kerja sama antar daerah baik intra-Bali maupun dengan luar Bali, serta peningkatan efisiensi rantai pasok pangan dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi.
Kolaborasi juga diperluas hingga ke pelaku usaha hulu–hilir, mulai dari petani, penggilingan, Perumda pangan, hingga sektor horeka, melalui penguatan pemanfaatan produk pangan lokal. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali optimistis inflasi tahun 2025 akan tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5%±1%.
