Mahasewa: Ketika Identitas Mahasiswa Jadi Barang Sewaan

ADA yang ganjil dalam kehidupan demokrasi ketika identitas mahasiswa dapat dikenakan seperti kostum untuk memainkan sebuah peran. Mahasiswa selama ini dikenal sebagai kelompok intelektual muda, kekuatan moral, dan pengawal demokrasi.

Namun, citra itu terusik ketika publik mengenal istilah “mahasewa”: sebutan satiris bagi orang-orang yang tampil dengan atribut mahasiswa, sementara keaslian identitas dan afiliasi akademiknya dipertanyakan.

Fenomena ini mencuat setelah kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia pada 28 Oktober 2026 di kawasan Bundaran HI, Jakarta.

Sorotan muncul ketika sejumlah peserta beralmamater terlihat kesulitan menjawab pertanyaan pewawancara mengenai identitas dan afiliasi akademik mereka.

Perhatian publik semakin besar setelah seorang peserta mengaku bukan mahasiswa dari perguruan tinggi yang almamaternya ia kenakan dan menyatakan menerima bayaran untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Pengakuan seorang peserta tentu tidak cukup untuk menyimpulkan seluruh peserta bukan mahasiswa. Namun, pengakuan itu membuka pertanyaan penting: apakah identitas mahasiswa sedang digunakan untuk membangun kesan dukungan yang tidak sesuai dengan kenyataan?

Menjadi mahasiswa bukan sekadar mengenakan jas almamater atau berdiri di tengah kerumunan. Identitas mahasiswa terbentuk melalui hubungan akademik dengan perguruan tinggi, proses pendidikan, aktivitas intelektual, dan tanggung jawab sebagai bagian dari komunitas kampus.

Karena itu, atribut mahasiswa semestinya merepresentasikan keterikatan yang nyata, bukan identitas yang dipakai sementara demi kebutuhan sebuah acara.

Istilah “mahasewa” menyindir keadaan ketika seseorang tampil dengan atribut mahasiswa, tetapi tidak memiliki hubungan akademik dengan kampus yang ditampilkan.

Persoalannya bukan semata-mata kehadiran seseorang yang dibayar. Menerima imbalan untuk bekerja, membantu kegiatan, atau memperoleh penggantian transportasi tidak otomatis salah.

Persoalan etis muncul ketika imbalan disertai penyamaran identitas atau ketika seseorang ditampilkan seolah-olah mewakili kelompok mahasiswa dan perguruan tinggi yang sebenarnya tidak menaunginya, yang dipersoalkan adalah ketidakjujuran representasi.

Jas almamater bukan pakaian biasa. Ia merupakan simbol institusi pendidikan, identitas akademik, dan kebanggaan mahasiswa.

Di baliknya terdapat proses pendidikan, perjalanan intelektual, serta tanggung jawab menjaga nama baik perguruan tinggi.

Ketika almamater dikenakan oleh orang yang tidak memiliki hubungan akademik dengan institusi tersebut untuk menciptakan kesan sebagai bagian dari komunitas kampus, makna simboliknya mengalami degradasi. Almamater berubah dari penanda identitas menjadi properti pertunjukan.

Masalahnya, publik kerap membaca penampilan sebagai petunjuk identitas. Sekelompok orang yang mengenakan almamater tertentu dapat dipersepsikan sebagai representasi mahasiswa kampus tersebut.

Padahal, banyaknya orang yang hadir tidak otomatis membuktikan adanya dukungan kolektif. Keramaian dapat diproduksi, dukungan dapat dikonstruksi, dan identitas dapat dipentaskan.

Jika peserta ditampilkan sebagai wakil kelompok yang sebenarnya tidak mereka representasikan, jumlah massa menjadi alat untuk membangun legitimasi semu.

Demokrasi seharusnya dibangun melalui gagasan, keterbukaan, dan dukungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mobilisasi massa tidak dengan sendirinya salah, tetapi menjadi problematis ketika identitas peserta tidak disampaikan secara jujur.

Jika sebuah kegiatan membutuhkan atribut kampus agar tampak memperoleh dukungan mahasiswa, pertanyaan kritisnya: mengapa dukungan itu tidak dibangun melalui partisipasi yang autentik?

Dampaknya dapat melampaui individu yang terlibat. Ketika publik berulang kali menjumpai penggunaan atribut mahasiswa dalam kegiatan yang representasinya dipertanyakan, kepercayaan terhadap gerakan mahasiswa dapat terkikis.

Mahasiswa yang sungguh-sungguh memperjuangkan persoalan rakyat ikut menanggung stigma. Gerakan yang dibangun melalui diskusi, kajian, dan keberanian menyampaikan kritik berisiko dicurigai sebagai pertunjukan belaka.

Mahasiswa yang seharusnya menjadi subjek perubahan justru dapat direduksi menjadi dekorasi legitimasi.Perguruan tinggi juga berkepentingan menjaga kehormatan nama dan simbol institusinya.

Jika atribut kampus digunakan oleh orang yang tidak memiliki hubungan akademik dengannya, klarifikasi berdasarkan pemeriksaan fakta patut dilakukan.

Oleh: Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.
Akademisi Universitas Dwijendra