Studi Tiru Setwan DPRD Bali Bersama Wartawan, DKI Jakarta Targetkan Seluruh Bus Umum Gunakan Tenaga Listrik pada 2030
(Baliekbis.com), Pertumbuhan kendaraan listrik di Jakarta menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah mobil listrik di wilayah ini mencapai 11 ribu unit lebih, sedangkan sepeda motor listrik sekitar 32 ribu unit yang didukung 1.473 unit SPKLU.
Demikian disampaikan Ketua Sub Kelompok Ketenagalistrikan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Nur Asih saat menerima
rombongan Sekretariat DPRD Provinsi Bali bersama puluhan wartawan yang melakukan Studi Tiru, Selasa (7/7/2026) di ruang pertemuan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta.
Kedatangan rombongan dipimpin Sekwan Ketut Nayaka didampingi Kepala Bagian Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Bali Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama, Kepala Bagian Umum I Kadek Putra Suantara dan jajaran sekretariat.
Kunjungan bertema “Transformasi Energi Bersih melalui Percepatan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)” ini tidak hanya menjadi ajang berbagi pengalaman mengenai kebijakan energi bersih, tetapi juga memperkuat sinergi antara Sekretariat DPRD Bali dan insan pers dalam mendukung fungsi publikasi serta pengawasan terhadap kebijakan strategis pemerintah.
Lebih lanjut Nur Asih memaparkan Pemerintah DKI terus mempercepat elektrifikasi transportasi publik melalui armada Transjakarta. Sebanyak 500 bus listrik telah beroperasi pada 2025. Targetnya, pada 2030, seluruh armada bus umum Jakarta yang berjumlah 10.047 unit menggunakan tenaga listrik.
Ditambahkan percepatan ekosistem kendaraan listrik di Jakarta mendapat dukungan lembaga internasional melalui Project ENTREV yang berlangsung sejak 2022 hingga 2026.
Proyek ENTREV (Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicles in Indonesia) adalah program yang dibentuk untuk mendukung Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan utama dalam ekosistem Batteray Electric Vehicle untuk kebijakan, hubungan kelembagaan, kepatuhan teknis dan sosial lingkungan tentang kesiapan mobilitas listrik, menunjukkan model bisnis inovatif untuk kendaraan roda dua dan empat.
DKI Jakarta menjadi salah satu lokasi dilaksanakannya project ENTREV. Banyak hal yang dilakukan oleh project ENTREV untuk DKI Jakarta yakni membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan ekosistem Battery Electric Vehicle (BEV), mulai dari penyusunan kebijakan, penguatan kelembagaan, kepatuhan teknis dan sosial lingkungan, hingga pengembangan model bisnis kendaraan listrik roda dua maupun roda empat.
Melalui program tersebut, telah dibangun berbagai fasilitas pengisian daya kendaraan listrik roda dua di sejumlah lokasi strategis, seperti kantor Dinas TKTE, Park & Ride Lebak Bulus, kawasan IRTI Monas, Park & Ride Kampung Rambutan, Jalan H. Agus Salim (Sabang), hingga Terminal Pulo Gebang.
Selain itu, Project ENTREV juga mendukung penyusunan peta jalan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik di DKI Jakarta, termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL), serta mendorong lahirnya regulasi mengenai penggunaan kendaraan dinas listrik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Nur Asih, keberhasilan percepatan kendaraan listrik juga bergantung pada perubahan pola pikir masyarakat. Edukasi terus dilakukan.
“Kendaraan listrik ini hal baru, jadi penggunanya harus ada perencanaan ketika mau jalan agar tau kapasitas baterenya. Kecepatan mobil akan mempengaruhi daya batere. Pada intinya kendaraan listrik ini hemat dan nyaman,” jelasnya seraya menambahkan untuk Bali yang menjadi tujuan wisatawan, kendaraan wisatawan seperti bus dan motor bisa beralih ke listrik.
Sekretaris DPRD Bali Ketut Nayaka menjelaskan Bali sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk mendukung energi bersih, salah satunya melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.
Regulasi tersebut mengatur pemenuhan kebutuhan energi yang mandiri dan ramah lingkungan melalui pemanfaatan energi bersih, konservasi energi, hingga pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap.
Menurutnya, implementasi kendaraan listrik di Bali masih berada pada tahap awal sehingga diperlukan pembelajaran dari daerah yang lebih maju, seperti DKI Jakarta. “Kami ingin mengetahui bagaimana implementasi kendaraan listrik di Jakarta, mulai dari regulasi yang diterapkan hingga strategi percepatannya,” ujar Nayaka.
Selain regulasi, pihaknya juga ingin memperoleh gambaran mengenai perbandingan jumlah kendaraan listrik dengan kendaraan berbahan bakar fosil di Jakarta, dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan, hingga pengaruhnya terhadap tingkat kemacetan dan kualitas udara.
Ia menjelaskan, di Bali kendaraan listrik saat ini mendapat insentif berupa tarif pajak kendaraan bermotor sebesar nol persen. Pemilik kendaraan hanya dikenakan biaya administrasi, termasuk iuran wajib melalui Jasa Raharja.
“Kami juga ingin mengetahui sejauh mana kontribusinya dalam menekan polusi udara dan emisi karbon,” ujar Nayaka.
Dijelaskan jumlah kendaraan listrik di Bali masih relatif kecil. Hingga saat ini tercatat sekitar 9.700 kendaraan listrik roda dua dan 4.511 kendaraan listrik roda empat. Sebagian besar mobil listrik tersebut dominan armada taksi.
Pemerintah perlu memberikan teladan melalui penggunaan kendaraan dinas listrik secara lebih luas. Sebab saat ini, kendaraan dinas listrik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali baru digunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. Sedangkan perangkat daerah lainnya belum mengadopsinya.
Lebih lanjut Nayaka mengatakan studi tiru ke Jakarta ini memberikan banyak wawasan baru yang dapat menjadi referensi dalam mempercepat transformasi energi bersih di Bali.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tengah menyiapkan regulasi mengenai penggunaan kendaraan dinas listrik. Kebijakan ini berpotensi menjadi inspirasi sekaligus referensi dalam menyusun regulasi dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik di Pulau Dewata,” jelasnya. (ist)
