Sarasehan “Pengolahan Sampah antara Solusi dan Polusi”, Saatnya Aksi Nyata melalui Langkah-langkah Konkret

(Baliekbis.com),Pemerintah dan semua pemangku kepentingan (stakeholders) perlu mensosialisasikan lebih masif pemilahan sampah dari sumber itu harus benar. Sehingga langkah selanjutnya bisa lebih tepat.

“Sudah saatnya ada aksi nyata melalui langkah-langkah konkret yang bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya. Apalagi teknologi untuk pengolahan sampah ini sudah ada,” ujar Ketua NCPI Bali Agus Maha Usadha.

Dalam sesi tanya jawab, Dr. IBP Antara pengusaha yang bergerak di pengolahan limbah B3 menjelaskan sudah ada alat untuk pengolahan sampah. Meski kapasitasnya tidak terlalu besar.

Menurut Agus, kunci pertama adalah rencana strategis (strategic plan). Kemudian bagaimana progres itu ditinjau (review) dengan proses yang transparan sampai mana. “Sehingga masyarakat dan publik itu paham, dan harapannya partisipasi itu lebih konkret dari semua pihak,” tambah Agus saat sarasehan yang digelar NCPI Bali bersama PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Badung di Ramada Bali Sunset Road, Kuta, Kabupaten Badung, Senin (20/4).

Sarasehan bertajuk “Pengolahan Sampah antara Solusi dan Polusi” menghadirkan narasumber Gubernur Bali 2008-2018 yang juga mantan Anggota DPD RI Dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika,M.M., Filolog, Pembaca, Peneliti dan Budayawan, Sugi Lanus, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung, Dr. Ir. I Made Agus Aryawan, S.T., M.T., yang diwakili Sekretaris Warastuti, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Dwi Arbani, S.TP., M.Si., Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Region Bali Nusra, Ni Nyoman Santi, ST., M.Sc., Ketua Bali Sustainable Development Foundation, Dr. Drs. I KG. Dharma Putra, M.Sc., dan Dr. Ida Bagus Putu Astina, S.H.,M.H., MBA, CLA. (pengusaha limbah B3), Prof. Dr. Ir. I Gusti Bagus Wijaya Kusuma serta Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, SE., M.MA., MA., MOS., CIRR.

Juga hadir sejumlah tokoh dan akademisi pariwisata di antaranya Gede Wirata, Prof. Dr. Sunarta, Dr. Gusti Kade Sutawa, Ketua PHRI Badung IGN Rai Suryawijaya, Panudiana Kuhn dan sejumlah pelaku industri terkait.

Agus juga menekankan pentingnya penganggaran (budgeting). “Kalau anggaran itu terpenuhi, terpola, semua akan bisa terproses lebih lanjut, lebih berkelanjutan (sustain). Tata kelola operasional itu membutuhkan SDM, kebijakan (policy),” tambahnya.

Dari diskusi, Agus melihat pentingnya pembagian tugas yang jelas. Peran pemerintah di mana, partisipasi itu di mana, masyarakat fungsinya di mana, dan dukungan medium seperti di swakelola dan lain sebagainya.

Diingatkan pertumbuhan sampah tak bisa dihindari. Saat ini jumlah sampah 1.900 ton/hari dan ini bisa tumbuh jadi 2.000 ton. “Nah, ini ada selisih-selisih yang memang kita harus tetap fokus untuk menyelesaikan. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan partisipasi lebih banyak lagi dari masyarakat dan pemangku kepentingan atau pengusaha dengan peran utama dari pemerintah,” tegasnya seraya
berharap mudah-mudahan politik anggaran itu bisa mendukung.

Agus menambahkan kondisi sampah di Bali saat ini sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan, terutama terhadap kenyamanan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Sektor pariwisata menyumbang sekitar 66 persen terhadap PDRB Bali dan lebih dari 55 persen devisa pariwisata nasional atau setara Rp176 triliun. Di Kabupaten Badung, kontribusi sektor ini mencapai sekitar 87 persen terhadap APBD. Pesatnya pertumbuhan hotel, restoran, dan vila turut meningkatkan volume sampah.

Diakui berbagai regulasi telah diterbitkan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Namun implementasinya belum optimal dan konsisten di lapangan.

Sementara itu, Ketua PHRI Kabupaten Badung, Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya menegaskan persoalan sampah tidak hanya teknis, juga menyangkut perubahan pola pikir dan perilaku.

Menurutnya, regulasi sudah banyak, program sudah berjalan, namun di lapangan masih ditemukan tantangan, mulai dari pemilahan yang belum optimal, keterbatasan kapasitas pengolahan serta koordinasi yang belum terintegrasi.

Rai Suryawijaya mendorong agar seluruh pihak segera beralih dari diskusi menuju aksi nyata melalui langkah-langkah konkret. “Kalau kita ingin pariwisata tetap menjadi kekuatan ekonomi ke depan, maka pengelolaan sampah harus menjadi prioritas bersama, bukan pilihan. PHRI dan NCPI berkomitmen untuk terus mengambil peran aktif, menjadi jembatan kolaborasi, serta mendorong implementasi nyata di lapangan,” tutupnya. (ist)