Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Bali Posisi April 2023 Terjaga dan Tumbuh Positif

(Baliekbis.com), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menilai kinerja Industri Jasa Keuangan di Provinsi Bali posisi April 2023 tetap terjaga, tercermin dari fungsi intermediasi berjalan baik. Likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai, rasio Loan at Risk (LaR) terus mengalami penurunan. Demikian disampaikan Kepala Kantor Regional OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Kristrianti Puji Rahayu dalam siaran pers nya, Kamis (8/6) di Denpasar. 

Adapun kecukupan modal BPR yang tercermin pada rasio CAR BPR dan juga likuiditas BPR terjaga di atas threshold. Data sektor perbankan menunjukkan adanya pertumbuhan pada penyaluran kredit maupun penghimpunan DPK perbankan di Bali. Penyaluran kredit mencapai Rp99,71 triliun atau tumbuh 3,27% yoy lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,14% yoy.

Pertumbuhan kredit Bank Umum di Bali sebesar 3,25% yoy, sedikit lebih lambat dibandingkan posisi Maret 2023 yang sebesar 3,42% yoy. Sedangkan pertumbuhan kredit BPR pada April mencapai 3,40% yoy, atau lebih lambat dibandingkan posisi Maret 2023 yang sebesar 3,74% yoy. “Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit yoy didorong oleh peningkatan kredit Modal Kerja dan Investasi, yang masing-masing tumbuh 3,37% yoy dan 4,49% yoy,” tambah Puji Rahayu. 

Berdasarkan sektornya, pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal peyaluran di sektor Perdagangan Besar dan Eceran (tumbuh 1,71% yoy) serta Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha (tumbuh 2,09% yoy). Berdasarkan kategori debitur, sebesar 52,26% kredit di Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan sebesar 4,94% yoy.

Peningkatan penyaluran kredit secara yoy ini selaras dengan kebijakan pelonggaran aktifitas masyarakat dan meningkatnya aktifitas pariwisata serta sektor pendukung pariwisata di Bali. SP 05/ KR08/OJK/VI/2023 1 Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp148,20 triliun atau tumbuh double digit yaitu 24,84% yoy tumbuh lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,41% yoy. Pertumbuhan DPK April 2023 juga lebih tinggi dibandingkan posisi Maret 2023 yang tumbuh sebesar 22,86% yoy.

Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK ditopang oleh kenaikan Tabungan dan Giro. Fungsi intermediasi posisi April 2023 sedikit turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) turun dari 68,06% menjadi 67,28%. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan kredit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan DPK.

Kondisi pandemi Covid-19 masih berdampak bagi perekonomian Bali dan memberikan scarring effect bagi perbankan dalam penyaluran kredit. Di sisi lain, rasio likuiditas (Cash Ratio) dan permodalan (Capital Adequacy Ratio) BPR di Bali masih solid dan terjaga di atas threshold masing-masing sebesar 14,24% dan 35,98%.

Risiko penyaluran kredit perbankan mengalami penurunan tercermin dari Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) gross menurun dari 3,51% pada April 2022 menjadi 3,36%. Demikian juga rasio Loan at Risk (LaR) yang terus mengalami penurunan menjadi 29,39% dari sebelumnya 39,72% pada April 2022.

“OJK akan terus mendukung perbankan melalui langkah kebijakan yang diperlukan sehingga perbankan terus bertumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko,” ujar Puji Rahayu.

Restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 di Bali (berdasarkan lokasi proyek) terus melandai dari Rp45,80 triliun posisi Desember 2020 menjadi Rp28,12 triliun atau turun sebesar 38,59% posisi April 2023 (Maret 2023: Rp28,90 triliun).

Berdasarkan sektor ekonomi, restrukturisasi kredit Covid-19 di Provinsi Bali didominasi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (40,95%), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (23,71%), dan sektor Rumah Tangga (14,83%).

Perkembangan Sektor Pasar Modal

Jumlah investor Pasar Modal wilayah Bali masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi yang mencapai double digit secara yoy dengan kecenderungan tumbuh melandai.

Pada April 2023, jumlah investor saham di Bali sebanyak 99.521 Single 2 Investor Identification (SID) atau tumbuh 19,61% yoy sedikit menurun dibandingkan pertumbuhan Maret 2023 yang sebesar 20,49% yoy. Jumlah investor Reksa Dana dan SBN masing-masing tumbuh sebesar 22,76% yoy dan 30,59% yoy.

Pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 24,09% yoy untuk investor Reksa Dana dan 31,41% yoy untuk investor SBN. Nilai kepemilikan saham di Bali mencapai Rp4,60 Triliun, tumbuh 10,97% yoy sedikit lebih rendah dibandingkan Maret 2023 sebesar 11,57% yoy.

Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non Bank

Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan di Bali posisi April 2023 terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan di Bali mencapai Rp9,52 triliun, tumbuh 55,50% yoy lebih tinggi dibandingkan posisi Maret 2023 sebesar 54,71% yoy, dan juga meningkat tajam dibandingkan posisi April 2022 yang mengalami kontraksi minus 14,72% yoy.

Pembiayaan tersebut didominasi oleh pembiayaan kepada Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor serta pembiayaan kepada Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya.

Sementara itu, penyaluran pembiayaan melalui Fintech peer to peer lending tumbuh double digit sebesar 51,59% yoy lebih tinggi dibandingkan Maret 2023 yang tumbuh sebesar 48,89% yoy Pembiayaan Modal Ventura sebesar Rp82,61 miliar atau tumbuh 58,47% yoy. lebih rendah dibandingkan Maret 2023 yang tumbuh sebesar 80,15% yoy, namun mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan posisi April 2022 yang terkontraksi minus 8,56% yoy.

Di sisi lain, tingkat pembiayaan bermasalah relatif rendah dan juga menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tingkat Non Performing Financing (NPF) posisi April 2023 untuk Perusahaan Pembiayaan sebesar 1,52%, Perusahaan Modal Ventura sebesar 1,45%, dan Tingkat Wan Prestasi 90 hari (TWP 90) dari Fintech Lending sebesar 1,20%. 3

Edukasi dan Pelindungan Konsumen

Untuk menangani isu pelindungan konsumen sektor jasa keuangan dan mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK juga mendorong program literasi dan inklusi keuangan secara masif baik secara tatap muka (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial.

Selama tahun 2023 hingga Bulan Mei, OJK Bali telah melaksanakan 69 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yang telah menjangkau lebih dari 41.000 orang. Adapun 69 kegiatan tersebut dibagi menjadi 9 jenis kegiatan dengan rincian, 3 kegiatan yang melibatkan Agen Edukasi dan Inklusi Keuangan (ADIK) OJK, 13 kegiatan edukasi kepada pelajar/mahasiswa yang berkunjung ke kantor OJK Bali, 3 kegiatan Ngobrol Ringan dan Santai tentang Edukasi (NGORTE), 6 kegiatan edukasi dalam OJK Ngiring ke Banjar, 4 kegiatan rapat dengan pihak eksternal terkait program edukasi dan kerjasama, 6 kegiatan Si Mobil Edukasi Keuangan Go Edukasi Keliling (Si GEDE), 27 kegiatan edukasi bekerjasama dengan stakeholders, 4 kegiatan talkshow mengenai perencanaan keuangan serta waspada investasi ilegal, dan 3 kegiatan program edukasi keuangan 1 km care.

Program edukasi keuangan 1 km care merupakan program edukasi baru untuk menjangkau area terdekat Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara. Selama tahun 2023 hingga bulan Mei, OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara telah melakukan pelayanan penarikan data Informasi Debitur (Ideb) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) baik secara online maupun walk in sebanyak 1.342 orang. Sementara itu, sejak awal Januari hingga 31 Mei 2023, OJK di Bali telah menerima 116 pengaduan dan 10 sengketa yang masuk ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan (SJK). Dari pengaduan tersebut, sebanyak 84 merupakan pengaduan sektor perbankan dan 32 merupakan pengaduan sektor IKNB. Status pengaduan yang masuk di periode tersebut saat ini adalah sebanyak 70 pengaduan telah selesai (ditutup), 12 pengaduan menunggu tanggapan konsumen, dan 24 pengaduan dalam proses penanganan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Selama tahun 2023 hingga Bulan Mei, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Bali telah menyelenggarakan 69 kegiatan antara lain sebanyak 30 Rapat Koordinasi dan Teknis Program TPAKD, 1 rapat koordinasi daerah dan pleno TPAKD se-Provinsi Bali, 23 kegiatan Asistensi dan Pendampingan Program TPAKD, 12 Kegiatan Edukasi, dan 3 Workshop serta Business Matching UMKM.

Dalam rangka mewujudkan UMKM sebagai pendorong peningkatan perekonomian Provinsi Bali, OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara menginisiasi Program UMKM Bali Nadi Jayanti yang dikemas dalam bentuk capacity building untuk UMKM secara reguler dengan kurikulum terstruktur. Kick off Program UMKM Bali Nadi Jayanti telah dilaksanakan pada 25 Mei 2023 lalu yang dihadiri lebih dari 100 UMKM di Bali. Program ini sejalan dengan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tujuannya adalah mencapai UMKM tangguh dan konsumen yang cerdas.

OJK senantiasa memonitor erat dinamika global maupun domestik yang dapat berpotensi mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Sinergi dengan KSSK juga terus diperkuat untuk mengantisipasi dampak risiko makroekonomi dan mengambil langkah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga daya tahan sektor jasa keuangan sehingga mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi ketidakpastian.