Gubernur Koster Ingin Pengembangan Fintech Diimbangi Penguatan Literasi Keuangan

(Baliekbis.com), Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungannya terhadap pengembangan financial technology (fintech), termasuk Pinjaman Daring (Pindar), karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan dan produk keuangan. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan penguatan literasi keuangan agar masyarakat tidak terjebak dalam keputusan berutang secara impulsif dan konsumtif. Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menjadi pembicara pada Fintech Lending Days (FLD) 2026 yang berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat (21/8/2026). Gubernur Koster menyoroti masih tingginya penggunaan Pindar untuk kebutuhan konsumtif. Berdasarkan data nasional, sekitar dua pertiga dari total pembiayaan Pindar di Indonesia masih bersifat konsumtif, sedangkan hanya sepertiga yang tersalurkan ke sektor produktif. Kondisi tersebut menjadi tantangan, mengingat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan 40 hingga 50 persen dana Pindar dapat terserap ke sektor produktif. “Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” ucapnya. Khusus di Bali, Gubernur Koster mendorong agar pembiayaan Pindar lebih banyak diarahkan kepada sektor produktif, antara lain petani organik, pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, UMKM, serta pengusaha muda yang sedang membangun dan mengembangkan usaha. Ia juga meminta industri Pindar memahami karakteristik dan ekosistem usaha lokal Bali sehingga kehadirannya tidak semata-mata menjadikan Bali sebagai pasar. “Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” ujarnya. Menurut Gubernur Koster, literasi keuangan merupakan bagian penting dalam pengembangan industri pembiayaan digital. Kemudahan memperoleh pembiayaan tanpa dibarengi pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, dan risiko sebagai peminjam justru dapat menjadi bumerang bagi masyarakat.

“Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif, bukan untuk modal usaha produktif, melainkan konsumsi sesaat,” imbuhnya. Karena itu, Gubernur Koster meminta pelaku industri Pindar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan penyaluran dana. Pertumbuhan industri yang sehat, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan penguatan literasi keuangan, transparansi produk, ketepatan penyaluran, serta perlindungan konsumen. “Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari,” bebernya. Pemerintah Provinsi Bali, lanjut Gubernur Koster, siap menjadi mitra industri dan regulator dalam memperkuat literasi keuangan hingga tingkat akar rumput. Bali memiliki jaringan yang menjangkau masyarakat melalui 1.500 Desa Adat, serta program literasi digital yang berjalan di SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali. “Karena kami memiliki jaringan yang menjangkau seluruh pelosok melalui 1.500 Desa Adat. Kami juga memiliki program literasi digital yang sedang berjalan di seluruh SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali. Jaringan ini bisa menjadi saluran yang efektif untuk program edukasi keuangan yang menyentuh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput,” urainya.

Gubernur Koster berharap industri Pindar dapat mengambil bagian dalam pembangunan Bali. Industri pembiayaan digital idealnya tidak hadir sekadar sebagai pihak yang mencari pasar, tetapi menjadi mitra yang memahami karakteristik Bali sekaligus ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilayani. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada AFPI, CNBC Indonesia, OJK, dan seluruh pelaku industri yang hadir dalam Fintech Lending Days 2026. Ia berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret bagi pengembangan pembiayaan digital nasional sekaligus memberikan manfaat bagi perekonomian Bali. “Terima kasih telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis ini. Semoga Fintech Lending Days 2026 menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah nyata yang berdampak bagi pengembangan ekosistem pembiayaan digital Indonesia, khususnya bagi kemajuan UMKM dan Krama Bali,” pungkasnya. Sementara itu, Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Bernadino Vega, menilai Bali memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri Pindar. Bali memiliki sekitar 440 ribu UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Menurutnya, tantangan industri Pindar bukan hanya kemampuan menyediakan dana, tetapi juga memperluas keterhubungan pelaku usaha dengan ekosistem keuangan. “Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan,” sebutnya. Bernadino juga menekankan pentingnya tata kelola yang kuat, penyaluran dan penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan konsumen dalam pengembangan industri Pindar. Fintech Lending Days 2026 merupakan forum strategis yang digelar AFPI dan CNBC Indonesia dengan mengusung tema “Advancing Indonesia’s Digital Financing Ecosystem”. Forum ini mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, investor, asosiasi, perbankan, dan mitra strategis melalui rangkaian strategic forum, business matching, networking session, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), serta industry showcase. Forum tersebut juga melibatkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, serta menghadirkan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam sesi Fireside Conversation. (pem)