Dr. Made Mangku Pastika, M.M.: Sebagai Pulau Dewata, Bali Mestinya Bisa Bebas Stunting

(Baliekbis.com), Masalah stunting di Bali mendapat perhatian serius Anggota DPD RI Dapil Bali Dr. Made Mangku Pastika,M.M. Meski angka stunting saat ini terendah secara nasional diharapkan stunting bisa diturunkan.

“Saya ingin di Bali ke depannya tak lebih dari 2 persen yang stunting. Masak pulaunya dewa (Bali dikenal sebagai Pulau Dewata) masih ada yang stunting, mestinya bisa bebas,” ungkap Mangku Pastika saat menjadi narasumber pada Workshop yang mengangkat tema “Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa” Kamis (24/8) di Kantor Pemkab Klungkung.

Workshop selain dihadiri Bupati Klungkung Nyoman Suwirta dan para perbekel juga tampil sebagai narasumber Inspektur Utama BKKBN Prov. Bali, Kepala Kanwil DJPb Prov. Bali dan BPKP Provinsi Bali.

9e2a9664-c161-4c02-a0fc-df93fe2df761

Mantan Gubernur Bali dua periode itu mengatakan kalau angka stunting masih tinggi berarti ada kesalahan manajemen dalam penanganan kesehatan masyarakat. Karena itu perlu ada langkah serius dalam menurunkan stunting agar perkembangan otak, metabolisme dan pertumbuhan fisik pada anak bisa terjaga dengan baik sehingga menumbuhkan SDM yang makin berkualitas

Mangku Pastika mengatakan ketika menjabat Gubernur Bali 2008-2018, masalah kemiskinan, kesehatan dan pendidikan menjadi program prioritasnya. “Sehingga saya dijuluki ‘gubernur orang miskin’, karena fokus bagaimana menuntaskan orang miskin. Saat itu saya lihat ada tiga kabupaten yang paling tinggi tingkat kemiskinannya yakni Karangasem, Buleleng dan Nusa Penida Klungkung,” jelasnya.

Terkait dengan upaya-upaya untuk memajukan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mangku Pastika berpesan agar perbekel memberikan data dan informasi yang realistis menyangkut keberadaan wilayah dan potensinya. “Juga dalam menjalankan tugas agar patuh menerapkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) sehingga bisa terhindar dari masalah hukum,” pesan Mangku Pastika.

Dalam paparan singkatnya Mangku Pastika juga menyinggung soal penyaluran BLT yang dinilainya perlu ada penyesuaian dengan kondisi masing-masing desa yang tidak sama. “Ada kabupaten yang sudah mampu sehingga sulit menyalurkan BLT-nya,” ujarnya mencontohkan. Juga disinggung tentang UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang sebelumnya UU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.

Sementara Bupati Klungkung Nyoman Suwirta menjelaskan tentang pembangunan Klungkung yang terus meningkat, juga soal SDM. Untuk stunting pihaknya berhasil menurunkan dari 19 ke 7 persen saat ini. Ia bahkan mengatakan kalau sekarang ini PAD (Pendapatan Asli Daerah) sekitar Rp300 miliar akan bisa berlipat dalam beberapa tahun ke depan. “Saya optimis dalam 3-4 tahun ke depan bisa Rp1 triliun. Yang penting didukung perbaikan infrastruktur,” jelasnya.

Pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali menekankan kepada para perbekel/kepala desa agar cermat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara BKKBN Prov. Bali mengatakan yang masih menjadi ancaman adalah masih adanya stunting yang cukup tinggi meski secara nasional Bali sudah bagus. dan terendah. Sebagaimana diketahui angka stunting di Bali sekitar 8 persen, di bawah nasional 20 persen. (bas)