Wamendagri Akhmad Wiyagus Buka Rakernas II ADPSI “Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”

(Baliekbis.com),Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus membuka Rakernas II ADPSI (Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia) yang mengusung tema “Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” di Prime Plaza Sanur Hotel Bali, Senin (29/6/2026) dengan pemukulan gong.

Rakernas diikuti
124 peserta dari 35 DPRD Provinsi se Indonesia dihadiri Ketua ADPSI Buky Wibawa Karya Guna, Sekda Bali Dewa Made Indra mewakili Gubernur Bali dan Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya.

Rakernas selama dua hari hingga Selasa (30/6) juga diisi dengan kegiatan ADPSI ASDEPSI Peduli Bali –
Lingkungan Lestari, Energi Bersih untuk Negeri berupa
Penanaman Pohon di Kawasan Bedugul, Kegiatan Cek Kesehatan Gratis untuk masyarakat, Penyerahan bibit
buah untuk masyarakat
Bedugul, Kabupaten
Tabanan serta kunjungan ke Turyapada Tower.

Ketua ADPSI Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna,MSi. mengatakan forum ini memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan, logistik lokal dan mengurangi ketergantungan daerah pada pusat.

Pembahasan Rakernas kali ini lebih menyoroti daerah penghasil sumber daya Alam (SDA) seperti Sulawesi, Kalimantan, Sumatera untuk memperjuangkan pembagian hasil bumi yang lebih adil dari pemerintah pusat, termasuk Bali dari sisi pariwisatanya.

“ADPSI berkomitmen menjadi jembatan konsolidasi aspirasi daerah antara DPRD provinsi, pemerintah daerah, Kemendagri, Kemenkeu, dan KESDM,” ujar Buky yang juga Ketua DPRD Jawa Barat ini.

Rakernas juga akan membahas sejumlah isu strategis, antara lain penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, optimalisasi penerimaan daerah, penguatan fungsi legislasi dan pengawasan, serta kebijakan fiskal daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan.

Rangkaian pembahasan yang diangkat diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang implementatif, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan, sehingga mampu menjadi masukan strategis bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sementara itu Wamen Akhmad Wiyagus mengapresiasi ADPSI dan menilai tema Rakernas memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral untuk fiskal daerah yang kuat menuju Indonesia Emas 2045.

Wamen mengapresiasi tema Rakernas II ADPSI tahun ini yang dinilai selaras dengan kebutuhan memperkuat sinergi pusat dan daerah di berbagai bidang, termasuk pengelolaan energi dan sumber daya mineral.

DPRD Provinsi sebagai representasi dari rakyat, wajib memastikan eksploitasi sumber daya alam di daerahnya benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal, dan bukan hanya bagi pemegang saham perusahaan.

Diingatkan, pengelolaan SDA harus tetap mengacu pada amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, pengelolaan sumber daya energi di daerah tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas atau kepentingan korporasi tanpa kontrol negara.

“DPRD bukan sekadar lembaga politik daerah. DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan,” tegasnya.

Gubernur Bali dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi atas kepercayaan ADPSI yang memilih Bali sebagai tuan rumah Rakernas. Menurutnya, forum tersebut memiliki arti penting karena mempertemukan para pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia untuk merumuskan berbagai kebijakan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diharapkan Rakernas dapat menghasilkan berbagai keputusan strategis yang dapat menjadi panduan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan.

Sementara itu, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya mengatakan Bali akan mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata.

“Pembahasan kali ini lebih besar kepada teman-teman di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera karena ingin memperjuangkan pembagian pemerintah pusat terhadap daerah atas hasil bumi atau yang terkandung di dalamnya, kalau Bali pasti akan bicara bagaimana pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan infrastruktur untuk penunjang pariwisata, dan juga kebijakan-kebijakan yang bisa diberikan sehingga pariwisata di Bali tetap kita bisa jaga dengan baik,” ujarnya. (ist)