TPID Kabupaten Buleleng Siap Kawal Stabilisasi Inflasi Menjelang HBKN
(Baliekbis.com), Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama Bank Indonesia Provinsi Bali memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Buleleng yang digelar pada Kamis (12/2) di Kantor Bupati Buleleng. Kegiatan dipimpin Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG, serta dihadiri Deputi Kepala Perwakilan BI Bali Ronald D. Parluhutan, Sekretaris Daerah Buleleng Drs. Gede Suyasa, M.Pd, jajaran Forkopimda, BPS, Bulog, Direktur Utama Perumda Swatantra dan Perumda Argha Nayottama, serta perangkat daerah anggota TPID Kabupaten Buleleng.
Dalam sambutannya, Bupati Buleleng menyampaikan apresiasi kepada TPID Buleleng dan Bank Indonesia atas sinergi, dukungan, dan pendampingan dalam pelaksanaan berbagai program TPID di Kabupaten Buleleng. “Pertemuan ini merupakan forum strategis yang erat kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, mengingat inflasi memiliki multiplier effect yang sangat besar terhadap daya beli, khususnya ketika harga bahan pokok meningkat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia memaparkan berbagai tantangan dalam pengendalian inflasi serta strategi yang akan dilakukan, baik jangka pendek menjelang HBKN Imlek, Nyepi, dan Ramadan–Idulfitri, maupun jangka panjang guna menjaga inflasi Buleleng dan Provinsi Bali tetap dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026. Selain itu, Bank Indonesia juga menjalankan berbagai program fasilitasi pengembangan ekonomi di Buleleng, antara lain dukungan sarana dan prasarana pertanian, program onboarding UMKM, serta championship klaster.
Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Bali. Kondisi ini menyebabkan permintaan pangan tidak hanya berasal dari penduduk yang mencapai 828.156 jiwa pada 2024, tetapi juga dari wisatawan yang jumlahnya mencapai 1,58 juta orang pada tahun yang sama. Meski memiliki luas lahan pertanian yang besar, pemenuhan kebutuhan pangan di Buleleng masih bergantung pada pasokan dari daerah lain.
Dalam agenda HLM tersebut, BPS memaparkan perkembangan inflasi Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng, termasuk penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) untuk memotret pola konsumsi masyarakat. BPS juga menginformasikan rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya memperkuat basis data statistik guna mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan koordinasi Perumda dan Dinas Pertanian Buleleng, ketersediaan pangan relatif terjaga melalui dukungan pasokan lintas wilayah serta penguatan ekosistem hulu–hilir. Namun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat kebutuhan dapat meningkat seiring lonjakan kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, stabilisasi harga dan operasi pasar perlu terus diperkuat menjelang HBKN.
Menjelang HBKN Triwulan I 2026, TPID Kabupaten Buleleng memperkuat strategi pengendalian inflasi jangka pendek, khususnya melalui penguatan operasi pasar murah, akselerasi kerja sama antar daerah untuk memastikan pasokan, serta optimalisasi komunikasi publik. Diharapkan inflasi bulanan Kabupaten Buleleng dapat terjaga di bawah pola historis periode HBKN, inflasi tahunan tetap dalam sasaran nasional, dan inflasi pangan terkendali.
Bank Indonesia akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng guna memastikan stabilitas harga tetap terjaga. Upaya ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Buleleng serta mendukung pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan.
