Soroti Kendala Akses Bantuan Pendidikan dan Kesehatan, Rai Mantra Dorong Penyempurnaan DTSEN Berkelanjutan
(Baliekbis.com), Anggota DPD RI Perwakilan Bali, I.B. Rai Dharmawijaya Mantra mendorong penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkelanjutan menyusul berbagai persoalan ketidaksesuaian data yang berdampak terhadap akses masyarakat pada bantuan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Demikian mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada Rabu (14/10), di Denpasar. FGD melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Ombudsman RI, BPJS Kesehatan, serta Dinas Sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Pembahasan berfokus pada kesenjangan antara data kesejahteraan dan kondisi faktual masyarakat, terutama perubahan desil yang memengaruhi kelayakan penerima bantuan.
Menurut Rai Mantra dinamika DTSEN dapat menyebabkan masyarakat kehilangan akses bantuan meskipun kondisi ekonominya belum membaik. “Seperti kasus di Karangasem, ketika masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni tidak memperoleh bantuan akibat ketidaksesuaian data,” ungkap Rai Mantra yang duduk di Komite III ini.
Wakil Rektor III Universitas Warmadewa, Prof. Dr. I Nyoman Sujana, mempertanyakan dasar perubahan desil serta belum jelasnya mekanisme pelaporan dan penyelesaian ketika ditemukan ketidaksesuaian data.
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali turut menyoroti belum transparannya hasil pemutakhiran data kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana, mengakui integrasi berbagai sumber data masih menghadapi tantangan akibat ketidaklengkapan variabel dan perbedaan kualitas data.

Menurutnya, DTSEN bersifat dinamis sehingga membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan secara berkelanjutan agar menghasilkan data yang lebih akurat.
Di sektor kesehatan, ketidaksesuaian DTSEN turut berdampak terhadap status kepesertaan PBI JKN. BPJS Kesehatan menjelaskan pihaknya menggunakan data dari kementerian terkait dan mendorong masyarakat memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk memantau status kepesertaan serta perubahan desil.
Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga menyampaikan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk membantu pembiayaan iuran PBI JKN bagi masyarakat kelompok desil 1–5.
Menanggapi persoalan tersebut, Rai Mantra menegaskan pentingnya konsistensi penerapan masa transisi (gradual tapering) selama 90 hari sebagaimana didorong Komite III DPD RI dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan.
“Masa transisi selama 90 hari harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten, tidak ada fasilitas kesehatan yang menolak pasien,” tegasnya.
FGD juga membahas pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di kabupaten/kota se-Bali. Dinas Sosial Provinsi Bali menyampaikan adanya tren capaian yang baik, dengan Kabupaten Bangli disebut menempati peringkat pertama secara nasional.
Meski demikian, sejumlah persoalan masih ditemukan, antara lain kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memengaruhi kelayakan penerima bantuan sosial serta belum jelasnya hasil pelaksanaan program. Perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Jembrana, misalnya, menyoroti penyaluran beras yang belum berjalan optimal.
Menutup pembahasan, Rai Mantra mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perangkat desa dan kelurahan agar persoalan ketidaksesuaian data dapat segera ditindaklanjuti.
“Penyempurnaan DTSEN tidak hanya cukup diselesaikan melalui mekanisme administratif, tetapi juga perlu dibarengi dengan empati dan dukungan yang memadai bagi kelompok rentan agar tetap dapat mengakses bantuan sosial secara memadai,” pungkas mantan Walikota Denpasar ini. (ist)

