Sinergi Pembiayaan Syariah untuk Transformasi Ekonomi Nasional: BI Dorong Pertumbuhan Inklusif di ISEF 2026, Diperkuat Inovasi UMKM Hijau Bali
(Baliekbis.com), Sebagai rangkaian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, pada 14 Oktober 2026, Bank Indonesia menyelenggarakan Business Deals Ceremony Pembiayaan dan Perdagangan Syariah pada 16 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M. Juhro, saat membuka seremoni kesepakatan bisnis dalam ajang ISEF ke-13 Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (16/10), menyampaikan bahwa akses modal menjadi kunci peningkatan daya saing industri halal. Penguatan pembiayaan syariah yang terhubung dengan sektor riil sangat penting agar ekonomi syariah dapat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026, Indonesia berada di peringkat keempat dunia dalam ekosistem ekonomi syariah, yakni peringkat pertama dalam sektor modest fashion, peringkat ketiga dalam sektor makanan halal serta media dan rekreasi, dan peringkat keempat dalam sektor farmasi dan kosmetik. Perluasan akses pembiayaan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan usaha di sektor-sektor tersebut penting untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing industri halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Solikin menekankan tiga prioritas pengembangan pembiayaan syariah, yaitu perluasan akses pembiayaan bagi sektor unggulan, inklusi keuangan syariah bagi UMKM, serta sinergi lintas otoritas, industri keuangan, dan pelaku usaha.
Senada dengan hal tersebut, Dian Ediana Rae memaparkan bahwa hingga Agustus 2026, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 11,61% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp748,7 triliun, dengan non-performing financing (NPF) bruto terjaga pada level 2,3%. Kinerja positif tersebut menjadi peluang untuk memperluas pembiayaan bagi industri halal agar pelaku usaha, terutama UMKM, dapat meningkatkan kualitas produk, kapasitas usaha, dan jangkauan pasar.
Sebagai implementasi SAPA SYARIAH (Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah) dan program PINISI (Percepatan Intermediasi Indonesia dan Percepatan Intermediasi Nasional) 2026, seremoni ini mengonsolidasikan total komitmen kesepakatan yang mencapai Rp27,43 triliun. Komitmen tersebut mencakup: (i) pembiayaan proyek strategis sebesar Rp19,40 triliun, meliputi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) syariah, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan pembiayaan mikro perumahan; (ii) pasar uang dan valuta asing (valas) syariah sekitar Rp5,32 triliun, berupa Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SiPA), lindung nilai, dan Sharia Restricted Investment Account (SRIA); (iii) pembiayaan korporasi halal lebih dari Rp2,2 triliun; (iv) Letter of Intent (LoI) kerja sama antara UMKM dan pembeli sekitar Rp9,78 miliar; (v) pembiayaan UMKM dan startup halal sebesar Rp499,75 miliar; serta (vi) blended finance dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) senilai Rp4,45 miliar.
Semangat penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional tersebut tercermin dalam langkah nyata di daerah, salah satunya melalui partisipasi aktif Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali dalam rangkaian ISEF ke-13 Tahun 2026 di Jakarta. Atas komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, KPwBI Provinsi Bali mendapatkan apresiasi dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) atas keberhasilan mengimplementasikan praktik bisnis hijau melalui Program Inovasi UMKM Hijau Bali Tahun 2026. Program ini dinilai selaras dengan visi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk penghargaan sekaligus percontohan bagi kantor perwakilan Bank Indonesia di dalam negeri lainnya, UMKM hijau binaan KPwBI Provinsi Bali, DINZ Handmade Bali, mendapatkan fasilitas showcasing khusus untuk menampilkan seluruh produk hasil pengolahan limbah produksi menjadi produk baru yang bernilai komersial.
DINZ Handmade Bali berhasil menggunakan pewarna alami dalam setiap produknya serta berkolaborasi dengan UMKM binaan KPwBI Provinsi Bali lainnya untuk mengolah limbah produksi menjadi produk baru bernilai komersial tinggi. Selain itu, DINZ Handmade Bali juga memberdayakan kelompok perempuan lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mendukung penciptaan lapangan kerja.
Ke depan, KPwBI Provinsi Bali akan senantiasa mendorong percepatan pengembangan ekosistem UMKM hijau di Provinsi Bali guna menjaga pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan.

