Pertuni Bali Gelar Seminar Pencegahan Kekerasan Seksual bagi Perempuan

(Baliekbis.com), DPD Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Bali menggelar dua agenda seminar yakni Seminar Pencegahan Kekerasan Seksual bagi Perempuan dan Seminar Manajemen Organisasi Internal Pertuni bertempat di Hotel Puri Nusa Indah, Sabtu (8/8).

Seminar pencegahan kekerasan seksual diberikan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan pemahaman penyandang disabilitas, khususnya perempuan.

Sedangkan seminar Manajemen Administrasi yang mengangkat tema “Administrasi Tertata, Organisasi Berdaya: Mari Wujudkan Penguatan Tata Kelola Administrasi Organisasi yang Akuntabel dan Inklusif di Pertuni Bali” ditujukan untuk meningkatkan kemampuan internal organisasi dalam mengelola administrasi dan manajemen organisasi secara baik.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari OJK, Undiknas, psikolog serta Dinsos P3A Provinsi Bali. OJK Bali memberikan edukasi mengenai maraknya judi online dan pinjaman online ilegal.

“Kami rasa teman-teman disabilitas, termasuk Pertuni, perlu mengetahui hal itu sehingga dapat terhindar dari modus-modus penipuan yang sekarang sangat marak berkembang,” ujar Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinsos P3A Provinsi Bali, I Dewa Gede Angga Dinata,S.Psi.

Sedangkan materi dari Dinsos membahas dinamika penyandang disabilitas di Bali, regulasi yang berlaku, serta rencana penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas Nasional oleh Kementerian Sosial.

Terkait kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, Angga mengatakan pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan langsung mengenai kasus tersebut. Namun, edukasi tetap diperlukan mengingat penyandang disabilitas termasuk kelompok rentan. “Ini sebagai bentuk pencegahan, karena disabilitas ini masuk kelompok rentan yang termasuk rentan untuk mendapatkan pelecehan,” ujarnya.

Dalam upaya memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pemerintah Provinsi Bali juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Angga mengatakan regulasi tersebut menandai perubahan paradigma dalam penanganan penyandang disabilitas. Pemerintah tidak lagi hanya menggunakan pendekatan berbasis bantuan atau charity-based, tetapi mulai menekankan pemenuhan hak dan kemandirian penyandang disabilitas.

Kemandirian ekonomi menjadi salah satu tujuan penting dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas diharapkan mampu menghidupi dirinya sendiri melalui pekerjaan maupun dengan membuka usaha.

Dalam hal pelayanan publik, Dinsos P3A juga mendorong kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan fasilitas dan layanan pemerintah dapat diakses seluruh penyandang disabilitas.

Upaya tersebut mencakup akses terhadap berbagai fasilitas pelayanan publik, seperti rumah sakit, pelayanan Samsat, layanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pemerintahan lainnya.

Terkait keterlibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja, Angga menyebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan kuota pekerja penyandang disabilitas sebesar 2 persen untuk instansi pemerintah dan 1 persen untuk perusahaan swasta.

“Dinsos P3A lebih berperan dalam memfasilitasi penyandang disabilitas yang membutuhkan pekerjaan dengan menghubungkan mereka kepada pihak terkait. Apabila ada yang membutuhkan pekerjaan, kami akan hubungkan ke Disnaker. Nanti Disnaker memiliki database mana perusahaan yang sudah bisa mempekerjakan disabilitas, apakah kompetensinya sesuai, dan seterusnya,” jelasnya.

Ketua Pertuni Bali I Gede Winaya mengharapkan agar pelayanan kesehatan terus ditingkatkan. Juga menyangkut fasilitas publik seperti dahan-dahan pohon di trotoar yang perlu dirapikan. Itu membuat pejalan kaki, terutama tunanetra, sangat kesulitan.

“Karena kita kan tidak tahu kalau di depan ada dahan pohon yang agak menonjol. Kalau akses jalannya sih sudah bagus,” jelas Winaya yang Agustus ini berakhir masa bhaktinya di Pertuni Bali. Yang juga menjadi kendala barang-barang toko yang ditaruh menjorok ke jalan sehingga menyulitkan.

Ditanya soal lapangan kerja, Winaya mengakui sebagian anggotanya masih terkendala pekerjaan. Saat ini total anggota Pertuni Bali ada 457 orang dan 94 orang di antaranya di Denpasar yang dominan sebagai tukang pijat. Sementara itu, jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Bali tercatat 25.165 orang. (ist)