Pendapatan Negara di Bali hingga Oktober 2025 Terealisasi Rp18,22 Triliun

(Baliekbis.com), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkan menyatakan kinerja APBN di Pulau Dewata semakin baik, tercermin dari nilai realisasi pendapatan yang tumbuh 7,22% yoy dan mencapai Rp18,22 triliun atau 77,98% dari target.

Pendapatan ini digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah sebesar Rp17,55 triliun atau 77,32% dari target yang terkontraksi sebesar 11,49% yoy.

“Dengan demikian, APBN di Provinsi Bali tercatat surplus yang mencapai Rp672,37 miliar, tumbuh sebesar 123,74% yoy,” kata Mufti Arkan dalam Konferensi Pers APBN KITA Regional Bali secara daring di Denpasar, pada Kamis, 27 November 2025.

Secara dominan capaian pendapatan didukung oleh Penerimaan Pajak sebesar Rp13,07 triliun yang tumbuh 10,32% yoy. Penerimaan ini disumbangkan oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang berkontribusi sebesar 68,24% dari seluruh capaian atau Rp8,92 triliun.

Diikuti oleh PPN dan PPnBM sebesar Rp3,56 triliun dengan kontribusi 27,20%. Berdasarkan sektor usahanya, penerimaan perpajakan didominasi dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp2,48 triliun atau 18,98% dari total penerimaan pajak.

Selain dari sisi perpajakan, penerimaan juga didorong dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp1,19 triliun atau 80,82% dari pagu dengan pertumbuhan 6,05% yoy. Nilai ini secara rinci berasal dari penerimaan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 87,73%, Bea Masuk 8,85% dan Cukai Hasil Tembakau 0,18%.

Komponen terakhir dalam penerimaan adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai 101,39% dari pagu. Nilai ini mencapai Rp3,95 triliun yang terkontraksi sebesar 3,97% yoy.

Terdapat dua komponen utama penyusun PNBP yaitu PNBP BLU sebesar Rp1,78 triliun dan tumbuh 2,69% yoy serta PNBP Lainnya sebesar Rp2,18 triliun yang terkontraksi 8,80% yoy.

Dari sisi pengelolaan kekayaan negara dan lelang, menghasilkan PNBP sebesar Rp77,74 miliar atau 140,32% dari target, tumbuh positif 69,04% yoy, dengan kontribusi utama dari Lelang.

Mufti Arkan menambahkan, dari sisi pengeluaran, Belanja Negara di Provinsi Bali masih didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,18 triliun yang terkontraksi -1,08% yoy. Nilai realisasi tertinggi berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp6,51 triliun yang terkontraksi -3,30% yoy.

Adapun komponen dengan capaian tertinggi adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 123,07% yoy atau mencapai Rp584,65 miliar. Belanja dengan realisasi yang telah optimal adalah Dana Insentif Fiskal sebesar Rp233,67 miliar atau 93,22% dari pagu dan Dana Desa sebesar Rp665,20 miliar atau 99,70% dari pagu.

Sementara itu, Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian Negara/Lembaga) terealisasi Rp7,37 triliun atau 69,18% dari pagu, terkontraksi -22,72%.

PAD Dominasi Pendapatan Daerah

Sementara itu, sampai dengan 31 Oktober 2025, realisasi APBD konsolidasi seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Bali mencatatkan Pendapatan sebesar Rp24,96 triliun, meningkat 6,50% yoy. Sedangkan realisasi Belanja Daerah mencapai Rp21,71 triliun, sehingga terdapat surplus sebesar Rp3,26 triliun.

Komponen yang mendominasi pendapatan daerah di Provinsi Bali masih disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp15,36 triliun yang tumbuh 9,58% yoy. Adapun realisasi tertinggi berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp12,04 triliun, sedangkan nilai pertumbuhan tertinggi terdapat pada Retribusi Daerah sebesar 157,93% yoy dengan capaian Rp1,79 triliun.

Komponen PAD yang mengalami kontraksi hanya Lain-Lain PAD yang Sah sebesar -41,99% yoy dengan realisasi mencapai Rp797,71 miliar.

Selanjutnya porsi belanja daerah yang mendominasi di Provinsi Bali adalah Belanja Operasi sebesar 72,62% dari total belanja atau Rp15,76 triliun yang tumbuh 1,37% yoy. Terdapat dua komponen yang mengalami kontraksi yaitu Belanja Subsidi sebesar Rp7,68 miliar (turun 60,88% yoy) serta Belanja Hibah sebesar Rp1,81 triliun (terkontraksi 40,61% yoy).

“Realisasi tertinggi disumbangkan oleh Belanja Pegawai sebesar Rp8,86 triliun, tumbuh 11,81% yoy, sedangkan pertumbuhan tertinggi disumbang oleh Belanja Bansos sebesar 947,02% atau mencapai Rp198,76 miliar,” ucap Mufti Arkan. (ist)