Kunker Komite IV DPD RI ke Bali, Dr. Mangku Pastika, M.M.: Kepala Daerah harus Punya Jiwa Entrepreneurship untuk Sejahterakan Rakyat
(Baliekbis.com), Kepala Daerah memiliki kewenangan dan kekuasaan yang besar dalam pemerintahan. Untuk itu harus memiliki jiwa dan otak entrepreneurship agar bisa mengatur dan mengelola segala potensi yang ada sehingga rakyatnya sejahtera.
Demikian diungkapkan Koordinator Tim/Prov. Bali Dr. Made Mangku Pastika, M.M. pada acara Kunjungan Kerja (Kunker) DPD RI di Provinsi Bali, Selasa (16/1) di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI yang dipimpin Ketua DPD RI Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. juga dihadiri Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Fadel Muhammad, Wakil Ketua Komite IV Fernando Sinaga, S.Th., serta anggota Komite IV. Rombongan diterima Sekda Bali Dewa Indra mewakili Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya serta pejabat di Provinsi Bali.
Kunker Komite IV yang antara lain membidangi APBN dan keuangan ini dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Menurut Mangku Pastika otak entrepreneurship itu sangat penting. Apalagi daerah mengelola anggaran yang cukup besar. Sehingga bisa mengelolanya dengan baik dan memberi manfaat yang besar bagi kemajuan rakyat dan daerah.
Di sisi lain, mantan Gubernur Bali dua periode ini mengatakan tantangan Bali ke depan cukup besar khususnya kemiskinan, SDM dan kemacetan. “Jadi saya berharap adanya perhatikan yang lebih besar terhadap masalah lingkungan hidup. Apalagi Bali sebagai daerah tujuan wisata,” tambahnya.
Mangku Pastika mencontohkan Singapura yang luasnya jauh lebih kecil dari Bali bisa bersih, sejuk dan indah. “Ini karena seriusnya penghijauan di sana. Kita bisa menirunya sehingga tujuan Bali Green and Clean bisa terwujud,” tambahnya.
Masalah pendidikan juga perlu ditingkatkan kualitasnya agar memiliki daya saing dalam menghadapi kemajuan digitalisasi yang begitu cepat. Kerusakan lingkungan seperti adanya galian C yang semena-mena hendaknya menjadi perhatian.
Sementara itu Sekda Dewa Indra dalam sambutannya mengatakan pertumbuhan ekonomi Bali cukup bagus beberapa tahun belakangan. Ia bahkan memuji kepemimpinan Mangku Pastika saat menjabat Gubernur Bali 2008-2018 banyak pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat melalui program ‘Bali Mandara’.
“Ada ribuan program Bedah Rumah, Simantri, JKBM, yang sangat dibutuhkan rakyat. Bahkan Pak Mangku Pastikan sudah meluncurkan Gerbangsadu dimana tiap desa dibantu sekitar Rp1 miliar untuk membangun desa,” ujar Dewa Indra.
Terkait capaian RPJPD Bali Tahun 2005-2025 cukup baik bahkan rata-rata di atas nasional. “Target makro pertumbuhan ekonomi selama 19 tahun tercapai kecuali saat Covid yang di luar jangkaun,” jelasnya.
Kemiskinan di Bali dikatakan Dewa Indra juga jauh di bawah nasional. Demikian pula kemiskinan ekstrim sangat rendah. Menjawab pertanyaan Prof. Fadel Muhammad terkait penurunan produksi di sektor pertanian khususnya ternak sapi, diakui memang menurun. Tapi NTP (nilai tukar petani) cukup bagus di atas 100 persen. “Produksi menurun tapi bisa diimbangi dengan kenaikan nilai tukar petani,” jelasnya.
Prof. Fadel Muhammad sebelumnya mempertanyakan terjadinya penurunan produktivitas sapi Bali. “Padahal saat saya jadi Gubernur Gorontalo saya mendatangkan sapi dari Bali ribuan ekor,” ujarnya.
Sedangkan Wakil Ketua Komite IV DPD RI Fernando Sinaga mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun yang bertujuan untuk merancang sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJPN ini menjadi acuan bagi kepala daerah dalam menyusun RPJPD.
Pimpinan DPD RI Dr. Mahyudin menekankan RPJPN harus bisa memperjuangkan kepentingan daerah yang belum terwakili, sehingga dalam kesempatan ini diharapkan aspirasi daerah Bali bisa diserap sebanyak-banyaknya. Ia juga mengatakan ketimpangan antardaerah masih cukup tinggi. Seperti di DKI jauh dengan NTT. (bas)
