Kunker Komite IV DPD RI, Fadel Muhammad Apresiasi Capaian TKD Bali
(Baliekbis.com), Anggota DPD RI dapil Gorontalo Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad mengapresiasi capaian anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) di Provinsi Bali.
“Realisasinya bagus dengan menduduki posisi rangking dua se-Indonesia setelah Yogyakarta,” ujar Fadel saat Kunjungan Kerja (Kunker) Komite IV DPD RI ke Bali, Senin (26/6).
Fadel yang juga Wakil Ketua MPR RI ini bahkan mendorong terus agar anggaran TKD ini bisa optimal dalam mendukung pembangunan daerah.
Untuk itu, DPD RI akan fokus dan terus mendorong TKD bisa terealisasi ke daerah dengan baik dalam mewujudkan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fadel Muhammad yang juga seorang pengusaha, politisi dan akademisi ini berhasil menerbitkan Buku “Reinventing Local Government, Pengalaman dari Daerah” saat ia menjabat sebagai Gubernur Gorontalo.
Buku itu dikagumi Koordinator Tim Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI selaku tuan rumah, Dr. Made Mangku Pastika. Bahkan mantan Gubernur Bali dua periode ini pernah mengundang khusus Fadel untuk memaparkan isi buku tersebut setelah membacanya dari Gramedia. Sepatutnya pejabat Pemerintah Bali bisa kembali mempelajari buku tersebut dalam mengelola SDA dan SDM Bali untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Anggota DPD RI dapil Bali yang juga Koordinator Tim Dr. Mangku Pastika menjelaskan Realisasi APBN Tahun 2023 terkait dana Transfer Ke Daerah (TKD) di Provinsi Bali berdasarkan data Simtrada per
tanggal 16 Juni 2023 Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 27,23 miliar dari Rp140,39 miliar atau
setara dengan 19,40%. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp567,03 miliar dari Rp1,243,56 triliun atau 45,60%.
Dana Alokasi Khusus Fisik Rp10,93 miliar dari Rp119,56 miliar atau 9, 14%, Dana Insentif Daerah belum ada realisasi dari Rp62,40 miliar. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp228,92 miliar dari Rp588,57 miliar atau 38,89%. Sehingga, realisasi TKD Provinsi Bali per 16 Juni 2023 baru Rp834,12 miliar dari Rp2,154,49 triliun atau sekitar 38.72
Dana transfer ke daerah yang belum terealisasi sampai dengan Juni 2023, antara lain DAK Fisik Bidang Jalan dan Bidang Irigasi, serta DAK Fisik Bidang Kesehatan, yang saat ini masih dalam proses penyelesaian kontrak sebagai salah satu persyaratan penyaluran DAK Fisik, sedangkan untuk Dana Insentif Daerah (DID) diperkirakan akan terealisasi Bulan Juli 2023.
Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI dalam rangka pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Kunker DPD RI diterima langsung Wagub Bali Prof. Cok Ace.
Adapun Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI yang hadir pada kunker tersebut yaitu Dr. H. Mahyudin, ST, M.M. (Pimpinan DPD RI, Wakil Ketua Bidang II/Provinsi Kalimantan Timur), H. Sukiryanto, S. Ag. (Wakil Ketua Komite IV/Provinsi Kalimantan Barat), Novita Anakotta, S.H., M.M. (Wakil Ketua Komite IV/Provinsi Maluku) dan KH. Ir. Abdul Hakim,MM. (Wakil Ketua Komite IV/Provinsi Lampung).
Juga hadir Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad (Provinsi Gorontalo), H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag (Provinsi Sumatera Utara), H. Leonardy Harmainy
Dato Bandaro Basa, S.IP, M.H. (Provinsi
Sumatera Barat), H. Muhammad Ghazali, Lc. (Provinsi Riau), Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc. MA (Provinsi Kep. Bangka Belitung), H. Dharma Setiawan (Provinsi Kep. Riau), Dra. Ir. H.j Eni Sumarni, M.Kes. (Provinsi Jawa Barat), Muhammad Afnan Hadikusumo (Provinsi D.I Yogyakarta), Evi Zainal Abidin (Provinsi Jawa Timur), Dr. H. TB. M. Ali Ridho Azhari, S.H., M.I.Kom. (Provinsi Banten), Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy (Provinsi NTB), H. Gusti Farid Hasan Aman,SE.,Akt.,MBA (Provinsi Kalimantan Selatan), Asni Hafid (Provinsi Kalimantan Utara), Dr. Maya Rumantir,M.A.,Ph.D. (Provinsi Sulawesi Utara), Ahmad Syaifullah Malonda, S.P. (Provinsi Sulawesi Tengah), Tamsil Linrung (Provinsi Sulawesi Selatan), Dr. H. M.Z. Amirul Tamim, M.Si. (Provinsi Sulawesi Tenggara), H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa (Provinsi Sulawesi Barat), Ikbal Hi. Djabid, S.E., M.M. (Provinsi Maluku Utara), M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M.Sip. (Provinsi Papua Barat) serta didampingi Tenaga Ahli dan Sekretariat Komite IV. (bas)
