Ketua BMPS Bali: Tanpa Kepedulian Pemerintah, Banyak Sekolah Swasta Terancam Tinggal Nama Saja

(Baliekbis.com), Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu dukungan kepada swasta akan sangat menentukan peningkatan kualitas dan keberlangsungan sekolah swasta.

“Saat ini ada sepertiga yang ditampung swasta. Potensi ini perlu didukung pemerintah agar bisa tumbuh dan makin berkualitas,” ujar Ketua BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Bali Ngurah Ambara Putra, Rabu (12/7) di Denpasar.

Ia mengakui dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Bali tahun ini masih banyak sekolah swasta yang kekurangan murid. “Bahkan ada sekolah yang tidak dapat siswa,” jelas Ambara.

Kalau kondisi ini dibiarkan terus maka sekolah swasta akan makin sedikit. “Hingga saat ini sudah 26 sekolah swasta yang tidak beroperasi karena tidak dapat siswa. Kalau kondisi yang ada ini dibiarkan berlanjut maka banyak sekolah yang akan tinggal nama saja,” ujar Ambara prihatin.

Ia berharap pemerintah memperhatikan keberadaan sekolah swasta sehingga kondisinya tidak semakin menurun. Menurut Ambara yang juga pengelola Sekolah TP-45 ini, penyebab kekurangan siswa di swasta di antaranya karena ada pendirian sekolah negeri baru dan penambahan rombel.

Ambara berharap pemerintah ke depannya bisa membantu mengatasi masalah yang dihadapi sekolah swasta. Dengan banyaknya sekolah swasta yang tutup karena tidak dapat siswa selain berdampak bagi nasib guru, juga fasilitas yang ada seperti gedung.

“Kami di swasta berharap ada sinergi dengan pemerintah untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Daripada bangun gedung baru, gedung yang ada bisa dimanfaatkan,” ungkap Ambara.

Ambara tak menampik kalau terjadi persaingan antara negeri dan swasta dalam merebut siswa. Dengan berbagai kelebihan yang diberikan, maka siswa akan memilih sekolah negeri.

Beberapa orangtua murid mengaku lebih memilih sekolah negeri karena selain biaya sekolah lebih murah, juga banyaknya fasilitas yang diberikan. “Mulai seragam sekolah bahkan dapat laptop,” ujarnya.

Di sisi lain sekolah negeri juga mendapat subsidi cukup besar. Sementara swasta lebih banyak mandiri. “Tantangan kami juga menyangkut nasib dan kesejahteraan para guru,” tambah Ambara.

Di luar Bali, kepedulian pemerintah terhadap sekolah swasta cukup tinggi. Bahkan pemerintah DKI memberikan dukungan begitu besar bagi keberlangsungan sekolah swasta.

Terkait nasib sekolah swasta ini, BMPS Bali sempat bertemu dengan komisi terkait di DPR RI maupun DPD RI belum lama ini. Dalam pertemuan, berbagai masalah yang dihadapi swasta ini masih akan dibahas baik di DPR maupun DPD. (bas)