Gubernur Koster Tegaskan Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah dalam Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

(Baliekbis.com), Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan hukum, hak asasi manusia (HAM), imigrasi, dan pemasyarakatan. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (8/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, terutama dalam menyelaraskan pelaksanaan kebijakan nasional dengan kebutuhan serta karakteristik daerah. Dalam audiensi tersebut, R. Andika Dwi Prasetya memperkenalkan keberadaan dan peran Kemenko Kumham Imipas yang bertugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Kementerian koordinator tersebut dibentuk seiring dengan pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian teknis, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Andika menjelaskan, sinergi dengan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penting untuk memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Karena itu, pihaknya mengharapkan dukungan serta kolaborasi Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ketiga kementerian tersebut. “Kami mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan seiring dan sejalan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,” ujar Andika.

Khusus dalam bidang HAM, Andika menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat perlindungan serta pemajuan HAM. Upaya tersebut mencakup peningkatan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintahan mengenai prinsip-prinsip HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dukungan pelaksanaan program di daerah turut melibatkan jajaran Kementerian HAM, termasuk Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT yang memiliki wilayah kerja di Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat koordinasi serta kerja sama dengan pemerintah pusat. Menurutnya, urusan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan merupakan bagian penting dari kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Bali. “Tusi di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan merupakan bagian dari kebutuhan kami di daerah. Saya sangat menyadari perlunya kolaborasi, koordinasi, dan dukungan antara pemerintah pusat dan daerah,” tegas Koster.

Ia menambahkan, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan selaras, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Menurut Koster, koordinasi lintas sektor juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Dengan komunikasi dan kerja sama yang berkesinambungan, pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran kementerian terkait di bidang imigrasi dan pemasyarakatan. Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi kelembagaan antara Kemenko Kumham Imipas dan Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional, memperkuat perlindungan HAM, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang selaras, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (pem)