FSPM Bali Apresiasi Kebijakan Gubernur Koster Naikkan UMP 2027

(Baliekbis.com), Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan mendapat apresiasi dari kalangan pekerja. Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, dalam tanggapannya terhadap penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027, Jumat (20/11). Penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang ditandatangani pada 19 November 2026. Dalam keputusan tersebut, UMP Bali ditetapkan sebesar Rp4.559.287 per bulan, sedangkan UMSP untuk sektor hotel bintang ditetapkan sebesar Rp4.644.907 per bulan. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Rai Budi Darsana menilai keputusan Gubernur Koster merupakan langkah positif dalam upaya memperbaiki kondisi pengupahan di Bali. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi pijakan awal untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja setelah hampir satu dekade menghadapi persoalan tingkat upah yang dinilai masih rendah. Meski menyambut positif kebijakan tersebut, FSPM Regional Bali mengakui besaran UMP Tahun 2027 masih berada di bawah estimasi kebutuhan hidup layak (KHL). Berdasarkan perhitungan yang menjadi acuan organisasi tersebut, KHL Bali pada 2026 berada pada kisaran Rp5,6 juta per bulan. Kendati demikian, penetapan upah minimum kali ini dipandang sebagai langkah awal yang dapat diterima untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja secara bertahap.

FSPM Regional Bali juga berharap kalangan pengusaha dapat menerima dan melaksanakan kebijakan pengupahan tersebut dengan baik. Rai Budi Darsana menekankan bahwa pekerja memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha dan proses produksi. Karena itu, peningkatan kesejahteraan pekerja diharapkan dapat berjalan beriringan dengan keberlanjutan dunia usaha. Apresiasi dan harapan FSPM Regional Bali tersebut menjadi bagian dari respons kalangan pekerja terhadap kebijakan pengupahan Tahun 2027. Penetapan UMP dan UMSP Bali diharapkan menjadi momentum untuk mendorong hubungan industrial yang harmonis, sekaligus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha di Bali. (pem)

Leave a Reply

Berikan Komentar