Era Wisman “Mie Instan & Sayur Cantok” harus Diakhiri, Ngurah Ambara Desak Pusat Jadikan Bali Episentrum Pusat Finansial Internasional Indonesia

(Baliekbis.com),Wacana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) terus menggelinding. Di tengah perdebatan lokasi antara Jakarta dan Bali, tokoh masyarakat Bali sekaligus praktisi Ekonomi & Budaya, Gede Ngurah Ambara Putra, S.H., mendesak pemerintah pusat agar menetapkan Bali sebagai episentrum PFII.

Ia juga meminta masyarakat Bali untuk membuang keraguan dan bersatu mengawal inisiatif strategis ini.
Ngurah Ambara menyadari bahwa sebagian masyarakat Bali masih skeptis dan trauma terhadap mega-proyek investasi.

Namun, ia mengingatkan satu hal fundamental: gagasan PFII ini adalah inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk melindungi Bali dari eksploitasi pariwisata murahan.

“Masyarakat Bali jangan lagi ragu-ragu. Inisiatif PFII ini langsung dari Bapak Presiden Prabowo. Ini menunjukkan perhatian beliau yang sangat besar terhadap masa depan krama Bali,” tegas Ngurah Ambara di Denpasar, Minggu (11/10/2026).

“Beliau tidak ingin Bali terus-menerus memikul beban tata ruang dan infrastruktur hanya untuk melayani pariwisata yang tidak berkualitas. Ini adalah wujud keberpihakan Presiden untuk mengangkat derajat ekonomi kita ke level global,” jelas mantan Anggota DPD RI dapil Bali ini.

Menurutnya, keraguan krama Bali saat ini harus dijawab dengan melihat realitas jalanan. Selama ini Bali memikul beban tata ruang, sawah habis dibangun kos-kosan, dan kemacetan merajalela, namun kualitas wisatawan mancanegara justru makin menurun.

“Hari ini Bali dibanjiri turis low-budget yang ikut antre beli mi instan dan nawar sayur cantok di warung banjar. Mereka memakai jalan raya kita, menikmati subsidi kita, tapi minim menyumbang Pajak Hotel dan Restoran (PB1) ke kas daerah. Ini tidak bisa dibiarkan,” paparnya.

Dengan masuknya ekosistem Wealth Management dan Family Office melalui PFII, Bali akan menyaring pendatang VVIP yang mendatangkan perputaran uang raksasa tanpa merusak daya dukung lingkungan layaknya turis ransel.

Lebih lanjut, Ngurah Ambara menyampaikan pandangannya dengan rendah hati merespons wacana dari sejumlah elite di pusat yang masih mempertimbangkan Jakarta sebagai episentrum PFII.

Pusat harus mempertimbangkan, mengapa Malaysia mendirikan hub finansial offshore-nya di Pulau Labuan, bukan di Kuala Lumpur? Mengapa India membangun GIFT City di Gujarat, dan bukan di New Delhi atau Mumbai?

“Jawabannya adalah perlunya ‘isolasi’ ekosistem ekonomi. India menggunakan GIFT City untuk menahan uang konglomeratnya agar tidak lari ke Singapura atau Dubai. Begitu juga dengan Indonesia, harus segera ada hub offshore yang terisolasi secara kebijakan di dalam negeri, karena potensi sumber daya alam kita begitu besar untuk diperdagangkan di tingkat global,” jelasnya.

Ngurah Ambara berharap pandangan dari daerah ini bisa menjadi masukan tambahan bagi langkah strategis pemerintah pusat ke depan.

“Biarlah Jakarta menjadi pusat ekonomi onshore (nasional), dan Bali menjadi hub offshore (internasional). Konsep Dual-Hub ini menguntungkan kas negara sekaligus memberikan pemerataan pembangunan ke daerah,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat menyambut visi Presiden ini dengan kesiapan nyata. “Pusat sudah memberikan niat baik, sekarang tugas Pemda membuat aturan tata ruang dan perlindungan tenaga kerja yang ketat. Dan untuk Yowana Bali, kejar sertifikasi global dari sekarang. Kita rebut kue ekonomi ini untuk menjaga kedaulatan budaya kita di rumah sendiri,” pungkasnya. (ist)