Empat Fraksi DPRD Bali Sampaikan Pemandangan Umum terkait Raperda APBD Semesta Berencana 2026 dan Penyertaan Modal di PKB
(Baliekbis.com),DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-7 masa sidang I tahun sidang 2025-2026, Rabu (15/10/2025) bertempat di ruang Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Renon Denpasar.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya yang dihadiri dihadiri Wagub Bali Nyoman Giri Prasta untuk mendengarkan Pemandangan Umum (PU) Fraksi terkait dua raperda yakni Raperda APBD Semesta Berencana Tahun 2026 dan Raperda tentang penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali (PKB).
Empat fraksi yang menyampaikan Pemandangan Umum yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra-PSI dan Fraksi Demokrat-Nasdem.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Ni Made Sumiati mengatakan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 telah menunjukkan kepatuhan terhadap asas kebutuhan nyata dan kemampuan keuangan daerah, serta mencerminkan penerapan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik (good financial governance), yang merupakan asas fundamental dalam penyusunan APBD.
Terkait Raperda Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali menyatakan dukungan terhadap upaya percepatan peningkatan kinerja dan kontribusi Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali dalam pembangunan daerah serta selaras dengan misi pembangunan Provinsi Bali dalam pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Putu Yuli Artini mengatakan RAPBD Tahun 2026 yang diajukan Gubernur terlihat adanya peningkatan dari APBD Induk Tahun 2025 sebesar Rp 3,5 triliun lebih menjadi Rp 3,9 triliun lebih di tahun 2026. “Dibandingkan APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp 4,2 triliun lebih, ini terlihat adanya penurunan Rp 300 milar lebih. Kami Fraksi Partai Golkar memandang saudara Gubernur pesimistis terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2026, padahal saudara Gubernur menyampaikan di dalam menyusun target makro pembangunan Bali 2026 sangat optimis tetapi tetap realistis,” ujar Yuli Artini.
Fraksi Partai Golkar juga meminta penjelasan mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan tahun 2026 sebesar Rp196 miliar lebih. Ini menurun dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp 253 miliar. Demikian juga realisasi tahun 2024 sebesar Rp197 miliar lebih. “Apakah ini menunjukkan PT BPD Bali, PT Jamkrida Bali Mandara dan RS Puri Raharja tidak meyakinkan menghasilkan PAD tahun 2026,” ujarnya.
Dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, Fraksi Partai Golkar ingin mendapatkan penjelasan saudara Gubernur terkait dengan PWA yang tahun 2026 direncanakan Rp 375 miliar, padahal potensi yang ada asumsinya kalau wisatawan asing yang masuk ke Bali sebanyak 5-6 juta per tahun, dengan pungutan Rp 150.000 sehingga potensi antara Rp 750 miliar hingga Rp 900 miliar. “Sementara Perubahan Perda PWA sudah kita selesaikan, kenapa pendapatan dari PWA dianggarkan turun, apa kendalanya,” tanyanya.
Terkait Raperta Penyertaan Modal di PKB, Fraksi Partai Golkar memberikan pandangan sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan rencana Gubernur bahwa akan mengadakan Penyertaan Modal Perseroda PKB dari tahun 2026-2028 sebesar Rp1,4 triliun, Fraksi Partai Golkar belum melihat rencana penyertaan modal tersebut dianggarkan dalam Raperda APBD Tahun 2026.
“Dari analisis investasi Perseroda PKB di Klungkung, kebanyakan analisisnya bersifat kualitatif dan memang ada yang bersifat kuantitatif seperti Payback periode 6,8 tahun (kurang dari 8 tahun), internal Rate of Return 48,21% (lebih besar dari Cost of Capital sebesar 5%/tahun), Net Persen Value Rp 5 triliun lebih (lebih besar dari nol), dan Benefit Cost Ratio (BcR) 2,4 kali (lebih besar dari 1). Mohon penjelasannya,” ujarnya.
Sementara itu juru bicara Fraksi Partai Gerindra-PSI Gede Harja Astawa memberikan rekomendasi terhadap Raperda APBD Tahun 2026. Di antaranya Raperda APBD Tahun 2026 dinilai belum mengakomodir hasil Rapat Kerja Gabungan Banggar DPRD Provinsi Bali dan TAPD tanggal 1 Oktober 2025 dengan potensi perubahan anggaran.
Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada Perseroda PKB, dengan asumsi jika Raperda Penyertaan Modal pada Perseroda PKB disepakati. Terhadap permasalahan tersebut, Fraksi Partai Gerindra-PSI meminta dilakukan revisi dan pembahasan lebih lanjut terhadap Raperda APBD Tahun 2026.
Terkait rencana penyertaan modal di PKB, Fraksi Gerindra-PSI berpendapat analisis investasi terhadap penyertaan modal Daerah pada Perseroda PKB agar dibuat lebih detail untuk mendukung simpulan dan rekomendasi.
Fraksi Demokrat-Nasdem dalam Pemandangan Umum yang dibacakan Komang Wirawan mempertanyakan mengapa target PAD tahun 2026 justru menurun dari yang ditargetkan tahun 2025. Dengan PAD dianggarkan Rp 4,2 triliun, dia menilai Gubernur sangat pesimis dalam merancang Pendapatan Daerah Tahun 2026 seperti tergambar dalam RAPBD tahun 2026 yang direncanakan Rp 5,3 triliun lebih, sehingga menyebabkan target belanja pun turun menjadi Rp 6 triliun lebih.
Dalam rangka memenuhi keperluan modal yang besar dan pengawasan yang lebih baik, Fraksi Demokrat Nasdem menyarankan agar saham Perseroda PKB ditawarkan kepada semua kabupaten/kota seBali. Ini juga dalam rangka pengawasan yang lebih baik.
Berkenaan dengan keberadaan Transportasi publik seperti Trans Metro Dewata agar bermanfaat secara efektif dan efisien serta lebih berdaya guna dan berhasil guna, Fraksi Demokrat-Nasdem berpandangan agar Bus Trans Metro Dewata yang dari dan menuju Bandara Ngurah Rai distop karena kurang dimanfaatkan oleh masyarakat malah dimanfaatkan oleh wisatawan asing.
Lebih baik diarahkan dari menuju Denpasar-Kampus Udayana Bukit Jimbaran dimaksimalkan, karena dengan cara ini dapat lebih dirasakan dampaknya. Mohon dievaluasi kembali Jurusan Trans Metro Dewata yang kurang dimanfaatkan/diminati masyarakat seperti yang dari dan menuju Ubung-Monkey Forest Ubud. Mempertimbangkan kembali efektifitas operasional Transportasi Trans Metro Dewata yang kelihatannya sepi peminat. (ist)
