Bentuk Forum TJSL, Kepala Bappeda Bali Ajak “Ngrombo” Tangani Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Inflasi
(Baliekbis.com), Penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penanganan prevalensi stunting dan penanganan inflasi menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Bali saat ini. Hal ini juga menjadi catatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang harus diselesaikan di akhir jabatannya. Untuk itu, Kepala Bappeda Provinsi Bali mengajak seluruh stakeholder baik swasta maupun BUMN untuk “ngrombo” melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Terlebih dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, sebagai landasan hukum Gubernur untuk mengkoordinasi usulan penggunaan Dana TJSL sehingga pengalokasian dana tersebut tepat sasaran, berdayaguna dan berhasilguna.
Hal ini menjadi penekanan dalam Rapat yang membahas pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dipimpin Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra didampingi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Ida Bagus Gde Wesnawa Punia bertempat di Ruang Rapat Cempaka Bappeda Bali, Selasa, 30 Januari 2024.
Pembentukan Forum TJSL merupakan amanat UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, khususnya pasal 8 ayat (5) yang mana tertulis Pemerintah Daerah Provinsi Bali melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka menyamakan usulan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Bali.
Sebagaimana diketahui, sampai saat ini Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya penggunaan dana yang begitu besar belum terkoordinir dengan baik sehingga sasaran yang ingin dicapai belum optimal. Bahkan sebagian tidak menyasar atau mendukung program yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Bali.
Sebagian lagi tidak terukur melalui indikator-indikator yang tepat untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Programs (SDGs). Padahal Pemprov Bali memiliki rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana tahunan yang memiliki arah kebijakan dan didukung data-data untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun demikian, Kepala Bappeda Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra menyampaikan apresiasinya karena bagaimanapun Bali mendapat peringkat pertama terbaik dalam mewujudkan indikator SDGs, ini juga tidak lepas dari peran CSR yang sudah berjalan.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada pembangunan Bali,” kata Ika Putra. Guna mengoptimalkan penggunaan CSR dan memenuhi amanat undang-undang, Bappeda Bali mendorong terbentuknya Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) dan Bappeda Bali sebagai Sekretariat forum. Pembentukan dan Halaman 1 dari #2 susunan keanggotaannya nantinya akan ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur Bali.
Forum ini memiliki tugas antara lain, mengkoordinasikan terwujudnya kemitraan dalam penyelenggaraan kerjasama mengenai permasalahan kesejahteraan sosial, membantu penyelenggaraan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, sesuai tanggung jawab dan wewenang, menggerakkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan/badan usaha untuk penanganan permasalahan sosial, merencanakan penggunaan dana bantuan, mengkoordinasikan dan menginformasikan dana bantuan yang telah direncanakan, dan mensinkronkan rencana program dengan pelaksanaan bantuan.
Hadir pada kesempatan tersebut stakeholders Pemprov Bali diantaranya PT. (Pelindo) Regional Bali Nusra, GIPI Bali, Bank Mandiri, PT. PLN (Persero), PT. PLN Indonesia Power Bali, PT. Angkasa Pura, PT Tirta Investama, Bank Sri Partha, PHRI Bali, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali, PT. Jamkrida Bali Mandara, PT. Hutama Karya Bali, dan beberapa Universitas di Bali yaitu Politeknik Negeri Bali, Universitas Warmadewa dan Universitas Udayana.
