PAD jadi Sumber Pendapatan Utama, DJPb Bali Minta Pemda Fokus pada Kegiatan Pelayanan Masyarakat

(Baliekbis.com), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Regional Bali Muhamad Mufti Arkan meminta pemerintah daerah di Bali dapat memfokuskan pada belanja atau pengeluaran yang memang berdampak langsung pada masyarakat.

“Penurunan TKD (Transfer ke Daerah) hingga akhir Mei 2025 cukup kecil dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, namun diharapkan pemerintah daerah di Pulau Dewata tetap fokus pada belanja yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan sebagainya,” kata Mufti Arkan di Denpasar, Selasa, 24 Juni 2025.

Terlebih, lanjut dia, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pada tahun ini.

Pihaknya mencatat hingga 31 Mei 2025, realisasi TKD ke Bali sebesar Rp4,9 triliun atau sebesar 40,57 persen dari pagu Rp12,2 triliun. Realisasi TKD tersebut terkontraksi 1,22 persen dibandingkan saat periode yang sama pada tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp4,96 triliun.

“TKD yang sudah terealisasi relatif tidak berkurang banyak karena seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan efisiensi dari pemerintah itu lebih menyasar Belanja Barang, Belanja Modal dan DAK Fisik. Tetapi di Belanja yang lainnya tetap tumbuh sehingga memberikan kontribusi yang relatif besar bagi Bali,” ucapnya di sela-sela agenda Konferensi Pers APBN Kita Regional Bali tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), tambah Mufti Arkan, masih menjadi sumber utama pendapatan daerah di Bali, yang tercatat hingga akhir Mei 2025 menyumbang porsi 62,62 persen.

Bahkan PAD Bali termasuk empat besar provinsi di Indonesia dengan Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. “Masih ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk mendongkrak PAD seperti pungutan wisatawan asing. Daerah harus terus kreatif sehingga bisa menghasilkan PAD,” katanya menambahkan.

Sementara itu, realisasi APBN di Bali hingga 31 Mei 2025 untuk total Pendapatan tercatat sebesar Rp8,63 triliun (36,97% dari target), Belanja Rp8,02 triliun (36,26% dari pagu), sehingga terdapat surplus Rp615,8 miliar.

Di sisi APBD, Pendapatan Daerah mencapai Rp10,83 triliun (32,86% dari target), dengan Belanja Rp8,14 triliun (23,35% pagu), sehingga surplus Rp2,68 triliun yang didukung ekspor komoditi unggulan daging ikan yang naik 20,42% (yoy).

Stabilitas ekonomi Bali didukung APBN dan APBD senilai Rp9,61 triliun pada sektor riil dan Rp55,57 miliar pada sektor eksternal.