Tini Gorda: Parpol Jangan Hanya Gandeng Perempuan Saat Pemilu

(Baliekbis.com), Seharusnya partai politik mengawal calegnya (perempuan) sampai terpilih sehingga keterwakilan perempuan bisa sesuai harapan yakni 30 persen di legislatif.

“Jangan hanya ketika partai mau ikut pemilu, baru menggerakkan perempuan namun kemudian dilepas begitu saja,” ujar Ketua BKOW (Badan Kerjasama Organisasi Wanita) Provinsi Bali Dr. AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda,S.H., M.M.,M.H., saat membuka program pendidikan politik untuk Caleg Perempuan, Rabu (17/10) di Denpasar.

Pendidikan politik dengan tema “Perempuan Mampu, Bila Mau dan Siap” ini diikuti 61 peserta yang akan digembleng selama sepekan. “Dari total 290 caleg perempuan yang diusung 16 partai politik untuk semua tingkatan di Bali (DPR RI, DPRD Provinsi Bali, dan DPRD Kabupaten/ Kota se-Bali), hanya 61 orang yang daftar mengikuti kegiatan ini,” jelas Tini Gorda. Dijelaskan 61 caleg tersebut bakal digenjot dengan materi seputaran sosial dan politik juga diisi dengan kunjungan kerja, road show dan lomba orasi.

“Pembicaranya dari akademisi, pengamat politik, politisi dan anggota legislatif serta kalangan pengusaha termasuk praktisi media massa,” tandasnya.

Ia mengatakan, dalam pelatihan tersebut juga membahas three ends yakni mengakhiri masalah terhadap perempuan di antaranya, ketidakadilan akses ekonomi, KDRT dan perdagangan manusia.

“Nantinya 61 peserta ini secara tidak langsung diuji kembali untuk kesiapannya nyaleg. Walaupun visi misinya bagus, namun tidak mampu memenangkan Pileg, mereka tetap bisa mendukung rekan lain yang dianggap mampu, dikarenakan perempuan tidak bisa berjuang sendiri dalam berpolitik,” tandasnya.

Salah satu materi dalam pelatihan ini yakni lomba orasi politik, untuk mengukur sejauh mana kemampuan caleg perempuan menyampaikan visi dan misi serta program yang menjadi bekal penting ketika terpilih sebagai wakil rakyat.

Dengan program pemberdayaan perempuan dari sisi politik ini, Tini Gorda, berharap mampu mendongkrak semangat caleg perempuan mencapai keterwakilan 30 persen di parlemen.

Tini Gorda yang juga Ketua IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Bali ini menambahkan, keterwakilan perempuan di parlemen tidak hanya penting dari aspek perimbangan jumlah kuota. Namun berkaca dari pengalaman tiga siklus pemilu yakni 2004, 2009, dan 2014, kuota gender yang mewajibkan partai untuk menempatkan perempuan sedikitnya 30 persen di daftar calon tetap (DCT) belum mendongkrak keterpilihan perempuan secara signifikan. (bas)