Soal Penyetopan Reklamasi Benoa, Ketua BIPPLH: Jangan Rusak Alam Bali

(Baliekbis.com), Ketua Umum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali Komang Gede Subudi mendukung langkah tegas Gubernur Bali menyetop proyek reklamasi Pelindo III di kawasan Pelabuhan Benoa.

“Jangan sampai alam lingkungan Bali rusak,” tegas Subudi dalam keterangan persnya, Senin (26/8/2019) di Kantor BIPPLH Bali di Desa Budaya Kertalangu Denpasar. Pernyataan sikap ini disampaikan BIPPLH bersama sejumlah stakeholder, LSM, pecinta lingkungan, penekun spiritual dan tokoh masyarakat Bali.

Di antaranya tokoh Puri Pemayun Kesiman dan pegiat arsitektur Bali I Gusti Ngurah Bagus Muditha (Turah Mudhita) yang juga pelindung Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YBPJ), Ketua Umum LSM Marutha Anak Agung Anom Tantra yang juga Pejabat Badan BIPPLH Klungkung, penekun spiritual Mangku Sara Yoga Semadi serta akademisi dan tokoh Puri Payangan Tjokorda Udiana Nindhia Pemayun.

Subudi

Subudi menambahkan BIPPLH siap pasang badan mendukung langkah Gubernur Koster menyelamatkan alam lingkungan Bali sesuai visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. “BIPPLH juga siap menjadi bagian mencarikan solusi terbaik untuk menyelamatkan alam Bali dari dampak pembangunan yang mengorbankan lingkungan,” tegas Subudi yang juga Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Lingkungan Hidup Kadin Bali itu.

Sebagaimana diketahui Gubernur Koster mengancam akan mempolisikan Pelindo III yang telah mengakibatkan rusaknya 17 hektar hutan mangrove di kawasan Pelabuhan Benoa bila reklamasi tidak distop.

“Kami harapkan Pelindo III kooperatif dengan segera menyetop proyek reklamasi yang telah berjalan 88,81 persen ini dan lakukan perbaikan pada belasan hektar mangrove yang rusak. Harus bersinergi dengan Gubernur Bali dan masyarakat Bali untuk membangun Bali,” harapnya.

Akibat reklamasi lahan seluas 85 hektar itu, 17 hektar hutan bakau hancur dan juga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem di kawasan ini. “Pembangunan di Bali jangan merusak alam, mencederai keseimbangan Tri Hita Karana,” imbuh Subudi yang juga Pembina Yayasan Bakti Pertiwi Jati (YBPJ) ini.

Di sisi lain, Ketum BIPPLH ini mengimbau masyarakat Bali tidak alergi dengan investasi. Namun yang terpenting adalah pembangunan mengedepankan konsep Tri Hita Karana menjaga alam Bali lestari selaras dengan konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali.(bas)

Leave a Reply

Berikan Komentar

%d blogger menyukai ini: