Naik 5 Persen, UMSK Badung 2019 Rp2.835.312,21

Naik 5 Persen, UMSK Badung 2019 Rp2.835.312,21

(Baliekbis.com), Rapat bipartit antara asosiasi pengusaha di sektor Pariwisata dengan Serikat Pekerja di sektor Pariwisata guna membahas Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) 2019 untuk sektor pariwisata bintang 3, 4 dan 5 berlangsung Kamis (15/11) di Kanyor Disperinaker Badung.

Rapat difasilitasi IB Oka Dirga selaku Kadisperinaker Badung dan dihadiri Asosiasi Pengusaha di sektor pariwisata diwakili oleh PHRI Badung dan asosiasi pekerja di sektor Pariwisata diwakili oleh Federasi Serikat Pekerja Pariwisata – SPSI (FSP PAR – SPSI), Federasi Serikat Pekerja (FSP BALI) dan FSP Mandiri (FSPM). Dalam rapat kedua belah pihak sepakat UMSK 2019 sebesar 5% dari UMK Badung terbaru. Dengan kenaikan itu, UMSK Badung 2019 menjadi Rp2.835.312,21.

Usai penandatanganan kesepakatan UMSK Badung 2019, Ketua PC FSP PAR – SPSI Kab. Badung Putu Satyawira Marhaendra menyampaikan banyak terima kasih kepada Bupati Badung dan Wakil Bupati Badung yang tetap komit dengan janji kampanye yaitu Badung wajib punya UMSK.

Dengan adanya UMSK, pekerja pariwisata sebagai garda terdepan dalam meraih PAD dari PHR juga menikmati nilai lebih dari sektor ini.

Lebih lanjut Satyawira menyampaikan banyak terima kasih kepada I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya selaku Ketua PHRI Badung dan Tjokorda Raka Ardana Sukawati Ketua PHRI Bali yang telah menyepakati kenaikan UMSK sebesar 5% dari UMK terbaru

Putu Satyawira juga berharap agar sosialisasi UMSK bisa bersamaan dengan UMK dan sasaran jumlah perusahaan yang diberikan sosialisasi ditingkatkan dari 150 perusahaaan menjadi 1.000 perusahaan karena jumlah perusahaan di Badung di atas 9.000.

Kepada para pekerja di sektor pariwisata, Putu Satyawira Marhaendra Ketua PC FSP PAR – SPSI Badung menegaskan ini perjuangan minoritas (pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja) untuk mayoritas (pekerja yang tidak menjadi anggota Serikat Pekerja).  “Jadi kalau tidak ada Serikat Pekerja di Sektor Pariwisata jangan berharap ada UMSK. Karena tidak ada serikat pekerja yang memperjuangkannya,” tegasnya. (ist)