Munas Pertuni IX Tahun 2019, Delegasi Bali Tolak Adanya Perubahan Lambang Pertuni
(Baliekbis.com),Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Pertuni Provinsi Bali I Nyoman Bawa mengatakan delegasi Bali diminta forum dalam Munas Pertuni IX Tahun 2019 untuk menjelaskan secara akademis terkait penolakan penggantian lambang Pertuni.
Terkait hal itu, Pertuni Bali menunjuk Dr. Ida Ayu Made Gayatri pada sidang komisi I dan sidang pleno untuk menyampaikan argumentasi kajian akademis terkait penolakan delegasi Bali atas perubahan lambang Pertuni yang dirilis Dewan Pengurus Pusat melalui website dan instagram.
“Lambang Pertuni adalah identitas yang bersifat historis dan legal yang perubahannya seharusnya dilakukan melalui persetujuan Munas Pertuni. Perubahan lambang dan Akte pendirian perlu diklarifikasi. Terutama Lambang/logo Pertuni yang baru ini harus dibatalkan karena dasar perubahan tidak jelas,” ucap Dr. Gayatri.
Dijelaskan, perubahan lambang yang sebelumnya bergambar tangan dan braille berubah menjadi gambar mata satu tidak sah secara prosedur. Berbagai literatur menunjukkan lambang Mata Satu berkonotasi negatif sehingga dapat memicu konflik di masa depan karena tidak sesuai dengan filosofi semangat Pertuni.
“Pengurus Pusat juga harus mengklarifikasi adanya akte baru dengan nama Perkumpulan Pertuni sehingga jika di dalam akte ini tidak dinyatakan sebagai akte perubahan atas akte Pertuni sebelumnya, patut diduga akte tersebut adalah pendirian organisasi baru sehingga berimplikasi pada perubahan lambang organisasi. Delegasi Bali ingin mendapatkan klarifikasi untuk masalah yang dianggap prinsip dan fundamental,” tegas Dr. Gayatri.
Ditambahkan, hal tersebut telah disampaikan dalam Munas IX dan secara mutlak hasil Munas IX lambang Pertuni Mata Satu berhasil dibatalkan dan lambang semula bergambar Dua Tangan dan Braille kembali digunakan. “Namun mengenai eksistensi akte pendirian masih belum mendapat kejelasan,” tambah doktor kajian budaya yang juga mitra bakti Pertuni sejak 2012 sampai sekarang.
Dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) yang dilaksanakan dari tanggal 20 sampai 22 Agustus 2019, Universitas Ngurah Rai (UNR) Denpasar turut serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
Pengabdian kepada masyarakat merupakan komitmen UNR dalam menjalankan amanat UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Perda Bali No 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.
Dimana UNR sendiri mengirim tutor pendidik khusus sekaligus Kepala Unit Bimbingan Pendidikan Khusus, Dr. Ida Ayu Made Gayatri, S.Sn.,M.Si. sebagai koordinator pendamping dan mitra bakti untuk 19 delegasi tunanetra dari Pengurus DPD dan DPC Pertuni seluruh Bali.
Dalam tugas pengabdian ini UNR bertugas sebagai orang awas (orang yang melihat) untuk mengurus administrasi dan dokumen, membantu mobilisasi tunanetra, menyiapkan akomodasi, konsumsi dan transportasi. Dalam tugas ini delegasi dibantu mitra bakti daerah dan tim peninjau dari unsur pemerintah yaitu utusan Dinas Sosial dari Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Tabanan, Klungkung dan Kabupaten Karangasem.
Agenda Munas IX tahun 2019 adalah pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Perubahan amandemen AD/ART, garis besar program kerja dan laporan pertanggungjawaban ketua umum DPP. Juga digelar seminar Pemantapan Teknologi Digital untuk membangun diversifikasi usaha dan mengakselarasi peluang usaha tunanetra di Indonesia.
Ketua Umum dan Dewan Pengurus Pusat dipilih oleh 482 pemilih dari unsur pengurus DPD dan DPC dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Hasil Munas IX Pertuni menerima Laporan pertanggungjawaban Ketua Umum DPP Pertuni dan memilih incumbent Aria Indrawati, SH dan Dewan Pengawas Pusat (Dewaspus) adalah Dedi Hartanto dari Ketua DPD Pertuni Jawa Barat. Istilah Dewaspus adalah perubahan dari Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpus) hasil Munas IX Pertuni tahun 2019.
Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Pertuni Provinsi Bali I Nyoman Bawa mengatakan esensi Munas sebagai pemegang kekuasaan tertinggi secara nasional ditujukan menghasilkan perubahan untuk kemajuan Pertuni melalui sumbangan pemikiran yang dituangkan dalam 3 sidang komisi dengan pembahasan amandemen AD/ART Pertuni, garis besar program Pertuni, resolusi Munas IX Pertuni.
I Gede Winaya selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Pertuni Bali menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Gubernur Bali Ni Putu Putri Suastini Koster yang telah mendukung keberangkatan seluruh delegasi pengurus DPD dan Deperda Bali.
“Dukungan ini membantu delegasi Pertuni Bali dalam menyampaikan aspirasi bagi kemajuan tunanetra Bali secara nasional. DPD Pertuni Bali pernah meraih penghargaan sebagai Pertuni Daerah Terbaik se-Indonesia pada Munas VIII tahun 2014,” terangnya. (sus)
