Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali: Belum Ada Kebijakan Memotong Gaji ASN

(Baliekbis.com),Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan rapid test yang dilakukan kepada anggota DPRD atas permohonan dari Ketua DPRD Provinsi Bali mengingat banyak anggota DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya berdinas ke luar daerah Bali dan salah satunya ke Jakarta.

“Bantuan rapid test yang pertama kali telah diprioritaskan kepada para tenaga medis, PMI serta PDP. Kemudian bantuan rapid test datang lagi dan barulah bisa digunakan untuk melakukan tes terhadap anggota DPRD Provinsi Bali,” ujar Dewa Indra, Selasa (31/3/2020).

Terkait berubahnya status siaga darurat menjadi tanggap darurat terhadap Covid 19 di Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan bahwa kenaikan status tersebut tidak bisa terlepas dari adanya pasien positif di Bali, adanya korban jiwa serta jumlah PDP yang bertambah yang menyebar di Kab/kota di Provinsi Bali.

Pada masa tanggap darurat akan dilakukan tindakan yang lebih konkrit untuk penyelamatan para pasien serta pembatasan ruang gerak masyarakat agar tidak ada penambahan pasien poistif. Pada situasi ini, pemerintah meminta ketaatan masyarakat untuk benar benar mengikuti arahan pemerintah dengan penuh kedisiplinan.

Terkait kepulangan sekitar 300 kru kapal pesiar yang datang tadi malam, seluruh anak buah kapal dalam kondisi sehat. Meskipun mereka telah membawa sertifikat kesehatan, sebagai bentuk kewaspadaan yang lebih tinggi lagi satgas telah melakukan rapid test di bandara. Hasil rapid test dari semua ABK negatif sehingga mereka dipersilakan pulang dan dilanjutkan dengan karantina mandiri minimal 14 hari.

Mengenai wacana pemotongan gaji/ tunjangan dari Pejabat serta ASN seperti yang dilakukan daerah lain, untuk Pemprov Bali Dewa Indra menegaskan bahwa sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat, penanganan Covid 19 di daerah agar menggunakan belanja tak terduga dan jika belum cukup dapat melakukan realokasi dana pemerintah untuk pembangunan dialihkan untuk penanganan Covid 19. Belum ada kebijakan memotong gaji ASN di tengah situasi seperti saat ini.

“Adanya penambahan pasien positif maupun PDP mengindikasikan kita belum disiplin. Kalau semua disiplin tidak ada penambahan kasus. Benteng pertahanan dari penyebaran virus dari luar negeri maupun luar Bali sudah diperkuat. Kedisiplinan warga berperan penting untuk mengakhiri penyebaran virus ini,” jelasnya. Seluruh masyarakat bertanggungjawab atas keselamatan diri, keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

Untuk itu kepada warga masyarakat yang baru pulang dari luar negeri dan dari luar daerah Satgas mengimbau kepada seluruh masyarakat Bali, untuk tetap waspada bahkan meningkatkan kewaspadaanya karena penyebaran covid-19 menunjukkan tren peningkatan di tingkat nasional. Covid-19 bukan sesuatu yang ditanggapi dengan remeh, tetapi harus dengan kewaspadaan yang tinggi.

Kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, meyakini bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), segenap unsur TNI, Polri dan instansi-instansi lainnya sedang bekerjasama, sedang bergotong royong melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Perkembangan kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 155 orang, dimana ada penambahan 9 orang yang terdiri dari 2 WNA dan 7 WNI. Dari 155 sampel yang telah diuji, telah keluar hasil sampel 116 orang yaitu 97 orang negatif,19 orang positif dalam artian hingga hari ini tidak ada penambahan kasus positif Covid 19 di Provinsi Bali.(ist)