Kepala OJK: Ini Lima Masalah BPR di Bali

Kepala OJK: Ini Lima Masalah BPR di Bali

(Baliekbis.com), Kepala OJK Regional 8 Bali-Nusa Tenggara Hizbullah mengatakan berdasarkan hasil kajian ada lima permasalahan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) di Bali saat ini. Sehingga hal itu mempengaruhi daya saing dengan lembaga keuangan lain. Demikian antara lain disampaikan Hizbullah saat acara “Evaluasi Kinerja BPR 2018 Provinsi Bali dan Outlook Ekonomi 2019”, Selasa (4/12) di Trans Hotel Kuta yang diikuti ratusan pengurus BPR yang tergabung dalam Perbarindo Bali.

Dikatakan Hizbullah, kelima permasalahan tersebut, yakni pertama terkait permodalan (lack of capital) dimana ada 51 BPR di Bali yang memiliki modal inti terbatas (di bawah Rp 6 miliar). Keterbatasan modal ini berdampak pada pengelolaan SDM yang tidak optimal dan menjadikan lemahnya daya saing dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Permasalahan kedua yakni kurang optimalnya penerapan GCG BPR. Berdasarkan hasil pengawasan, masih ada BPR yang mengalami kekurangan jumlah penerapan tata kelola dengan baik termasuk dalam mengimplementasikan penerapan manajemen resiko dan pengendalian internal secara berkualitas.

Ketiga tambah Hizbullah yakni terkait ketidakhandalan sistem teknologi informasi (lack of IT) seperti kelemahan dalam sistem IT yang mengakibatkan terjadinya fraud atau error karena sistem tak dapat memvalidasi data yang telah diinput dan sistem masih memungkinkan untuk diintervensi.

Permasalahan keempat yakni produk dan layanan BPR yang masih terbatas. Pengembangan produk dan layanan BPR perlu didukung dengan strategi dan branding untuk mendorong imej BPR yang positif dan profesional sehingga lebih dikenal di masyarakat dan mampu menghadapi persaingan yang ada.

Dan yang terakhir menurut Hizbullah adalah struktur dana BPR yang didominasi dana mahal. Sebab sebagian besar DPK (Dana Pihak Ketiga) masih didominasi deposito dengan porsi besar yakni 73,14 persen. Mahalnya biaya dana ini berdampak pada tingkat suku bunga yang masih tinggi. Saat ini suku bunga BPR rata-rata 15-26 persen. Hizbullah berharap BPR bisa memperbaiki struktur dana ini untuk mendorong peningkatan porsi CASA. Dengan demikian nantinya tingkat efisiensi BPR makin baik, suku bunga UMKM atau sektor produktif bisa menurun sehingga bisa menambah nilai jual BPR.

Di sisi lain Hizbullah mengatakan pertumbuhan perbankan di Bali menunjukkan peningkatkan meski melambat. Sementara ekonomi Bali tumbuh cukup bagus yakni 6,24 persen berada di atas nasional (5,17 persen).

Ketua Perbarindo Bali Ketut Wiratjana mengatakan di Bali saat ini ada 136 BPR dengan total aset Rp 15 triliun. Tingkat pertumbuhan 8,27 persen. DPK sebesar Rp 10,44 triliun sedangkan penyaluran kredit Rp10,12 triliun. Diakui tingkat kredit bermasalah cukup tinggi akibat kelesuan ekonomi dan adanya debitur melakukan spekulasi di sektor properti. (bas)