Kasus Loker Non Hindu Hotel Balquisse, Demer : Proses Hukum, Izin Juga Bisa Dicabut

(Baliekbis.com), Informasi lowongan pekerjaan (loker) bernada SARA (Suku, Agama dan Ras) serta mendiskriminasikan tenaga kerja Hindu yang dilakukan manajemen Hotel Balquisse Heritage, Jimbaran selain diprotes Forum Advokasi Hindu Dharma (FAHD) juga membuat geram anggota DPR RI dapil (daerah pemilihan) Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer. Ia mendorong dan mendesak agar aparat penegak hukum memproses kasus tersebut. Pemerintah juga diminta bertindak tegas. Misalnya bisa saja dengan pelanggaran dan diskriminasi ini, izin operasional hotel yang memasang loker berbau SARA bisa dievaluasi atau dicabut. “Kasus ini tidak hanya mesti diproses aparat penegak hukum tapi pemerintah juga harus turun tangan dan bertindak tegas. Kalau ada pelanggaran izin hotelnya bisa dicabut, ” ujar Demer di sela-sela acara One Day Talkshow “Terobosan Memenangkan Ceruk Pasar Pariwisata di Era Leisure Economy” yang digelar Ikatan Senior HIPMI (ISHI) Provinsi Bali di Hotel Aston Denpasar, Senin (11/6/2018).

Demer yang juga Ketua Umum Ikatan Senior HIPMI (ISHI) Bali itu menambahkan permasalahan SARA sangat sensitif sebab juga menyangkut kedaulatan negara dan empat pilar kebangsaan yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. ” Jadi kalau itu salah satunya dilanggar misalnya dengan memasang lowongan kerja berbau SARA maka itu sudah mengoyak nilai-nilai kebangsaan kita,” tegas politisi Golkar Bali itu. Mantan Ketua Umum HIPMi Bali masa bhakti 2000-2003 ini juga mengatakan dengan tegas pengumuman lowongan pekerjaan yang membutuhkan tenaga non Hindu sudah sangat melukai hati masyarakat Bali. Ini sudah dinilai sebagai upaya mengkotak-kotakkan diri dan masuk pada ranah yang bisa diindikasikan adanya pelanggaran yang berbau SARA.

Demer mendorong komponen masyarakat Bali tidak lagi memberikan toleransi kepada pelaku usaha di Bali yang sudah menebar isu SARA melalui lowongan pekerjaan, seperti Loker non Hindu Hotel Balquisse Heritage. Tidak adanya efek jera bagi pelaku dan pembuat lowongan kerja yang mendiskreditkan SDM Hindu di Bali dinilai menjadi pemicu kejadian serupa terus terulang. Maka, kata Demer, komponen masyarakat Bali yang semestinya memiliki peran terdepan dalam melindungi hak-hak tenaga kerja lokal khususnya SDM Hindu harus berani bersuara. Diskriminasi yang ditujukan bagi tenaga lokal atau SDM Hindu, sudah dinilai mencoreng citra pariwisata Bali yang pada kenyataannya pariwisata tumbuh karena lokal wisdom yang dimiliki masyarakat Bali.

Pelaku usaha juga harus sadar potensi pariwisata Bali maju karena SDMnya bukan semata-mata karena keindahan alamnya. Diketahui di luar Bali tidak sedikit daerah menyajikan panorama alam dan pantai yang tak kalah indahnya. Masyarakat Hindu Bali memiliki lokal wisdom sehingga menjadi bagian dari vibrasi dan taksu Bali sehingga pengusaha harus lebih memahami adat dan istiadat serta ritual keagamaan di Bali yang menjadikan Pulau Dewata tujuan bagi wisatawan dunia. “Maka semestinya krama Bali mendapatkan prioritas dalam mendapatkan pekerjaan sebagai komponen bendukung pariwisata melalui life stile yang dimiliki SDM Lokal,” tegas Demer yang juga mantan Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Bali itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, informasi lowongan kerja (loker) yang bernuansa diskriminasi dan SARA (Suku, Agama, Ras) terhadap pekerja Hindu kembali muncul. Kali ini datang dari Hotel Balquisse Heritage yang berlokasi Jimbaran. Lowongan kerja ini diposting di situs website thehhrmabali.com dan juga di media sosial Facebook. Dalam keterangan pers yang dikirim ke redaksi, Jumat (8/6/2018) Forum Advokasi Hindu Dharma (FAHD) langsung memprotes keras langkah diskriminatif Hotel Balquisse Heritage dalam rekrutmen karyawan tersebut. Dalam lowongan kerja tersebut disebut bahwa Hotel Balquisse Heritage membutuhkan tenaga kerja untuk posisi waiter/waitress, public area dan housekeeping. Sayangnya ada salah syarat diskriminatif terhadap pekerja Hindu. Disebutkan untuk posisi yang dibutuhkan pihak hotel diutamakan pelamar dari non Hindu. (wbp)