JPKP Bali Kawal Pengobatan Pasien Kanker Mata Asal Lombok

(Baliekbis.com), JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) yang merupakan organisasi non pemerintah yang memfungsikan diri sebagai mata dan telinganya pemerintah dalam pelaksanaan program-program pemerintah di seluruh sendi kehidupan semakin gencar melaksanakan tugasnya di lapangan. “Saat ini kita tengah melakukan pendampingan terhadap masyarakat miskin yang berobat ke rumah sakit agar mendapat pelayanan yang sesuai dengan haknya,” ujar Ketua JPKP DPW Bali I Gede Putu Eka Budiyasa, S.E., M.M., Rabu (28/6/2017) di sela-sela kesibukannya hingga larut malam mendampingi pasien kanker mata asal Lombok TImur yang dirujuk ke RS Sanglah.

I Gede Putu Eka Budiyasa, S.E., M.M.,

Ditambahkan Budiyasa, sejak pukul 22.00 Wita hingga 01:46 Wita dari pemantauannya, pelayanan yang diberikan oleh tim medis RS Sanglah dinilai sudah sangat memuaskan dan tanpa gangguan yang berarti hingga pasien tumor tersebut memasuki ruang inap. “Kita terus awasi dan saat ini pasien masih dalam tahap observasi untuk melihat perkembangannya agar bisa dilakukan langkah-langkah selanjutnya,” jelas Budiyasa seraya menambahkan pihaknya akan terus mengawal masyarakat yang mengalami masalah terkait pelayanan di pemerintahan.

Ditambahkan JPKP wajib mendampingi warga yang sakit, miskin, butuh bantuan hukum (LBH JPKP), pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan potensi alam dalam hal pencegahan bahaya narkoba, termasuk di dalamnya bagaimana mengawal NKRI yang berazaskan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ditegaskan dalam hal kesehatan, masyarakat wajib mendapat pelayanan yang sesuai dengan SOP yang ada serta hak yang dimilikinya. JPKP dikatakan Eka Budiyasa telah terbentuk di 34 provinsi sehingga jaringan ini bisa bekerja optimal termasuk kerja sama dan koordinasi di lintas provinsi. Dikatakan Ketua JPKP Bali ini menegaskan akan terus melakukan pendapingan bagi masyarakat sehingga masyarakat paham dan mendapatkan haknya. Begitu pula pelayanan oleh pegawai dan tim medis di rumah sakit dapat terpantau sebagai wujud keterbukaan kinerja pemerintah serta pendampingan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi eksploitasi pihak-pihak tertentu.

Menurut Budiyasa, JPKP Bali juga tengah melakukan pendampingan dalam pengembangan pariwisata khususnya desa wisata yang tengah gencar dilaksanakan warga desa saat ini. “Kita akan kawal terus kegiatan itu sehingga bisa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengana tetap melestarikan alam dan budayanya,” jelasnya. (bas)