Jelang Pemilu, Togar Situmorang Ajak Masyarakat Ikut Awasi Bansos

(Baliekbis.com), Advokat senior yang juga pengamat publik Togar Situmorang,S.H.,M.H.,M.A.P. menegaskan bansos (Bantuan Sosial) merupakan uang rakyat, uang negara yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan serta diaudit karena bersumber dari APBD.

“Agar bansos ini efektif dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat maka semua pihak agar ikut mengawasinya. Apalagi jelang pemilu ini, bansos rentan digunakan untuk hal-hal terkait mencari dukungan suara,” ungkap Togar Situmorang, Rabu (13/3) di Kantornya Jalan Gatsu Timur, menanggapi banyaknya kasus bansos yang terjadi belakangan ini.

Dikatakan bansos ini merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dasar hukum pemberian Bansos adalah PP Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 serta Surat Edaran Mendagri Nomor 8 Tahun 2007. “Bansos itu bukan uang pribadi, jadi jangan sampai warga penerima terkecoh,” tambahnya.

Namun sayang dalam prakteknya, belanja bantuan sosial ini sering menimbulkan berbagai persoalan khususnya yang bersumber dari APBD baik saat penganggarannya maupun pengelolaan/pencairannya. “Banyak terjadi penyelewengan dana bantuan sosial yang disinyalir untuk kepentingan pribadi dan pencitraan. Modusnya juga berbagai macam-macam seperti proposalnya ada namun kegiatannya tidak jelas. Padahal dananya sudah cair. Ada juga yang disunat anggarannya,” ujar Togar.

Mencermati penyaluran bansos yang mestinya tepat guna dan tepat sasaran tersebut, Togar yang juga Caleg DPRD Bali Dapil Denpasar nomor urut 7 dari Partai Golkar ini mengingatkan jangan sampai bansos itu digunakan untuk kepentingan di luar peruntukkannya.

Sebab penyalahgunaan bansos itu merupakan tindak pidana. Togar menganggap bansos sekarang kurang berjalan efektif. “Untuk itulah perlu kiranya masyarakat bersama stakeholder bergandengan tangan dalam mengawal bansos demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, saling kontrol,” tukasnya.(tmc)