Indonesia Tuan Rumah Lokakarya Pelaporan dan Penilaian Laut Global PBB ke-2, Bahas Pencemaran Laut hingga Pariwisata Bahari

Indonesia Tuan Rumah Lokakarya Pelaporan dan Penilaian Laut Global PBB ke-2, Bahas Pencemaran Laut hingga Pariwisata Bahari

(Baliekbis.com), Sekitar 100 orang dengan latar belakang pejabat pemerintah, peneliti, anggota organisasi kelautan regional, serta anggota badan khusus PBB dari berbagai negara berkumpul di Bali pada Lokakarya/workshop ke-2 yang berlangsung di Hotel Padma, Kamis (8/11).

Lokakarta dalam rangka untuk Pendampingan Proses Regular dalam Pelaporan dan Penilaian Kondisi Kelautan Global yang diadakan pemerintah Indonesia melalui Kemenko Bidang Kemaritiman dan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Acara yang diikuti oleh peserta dari Inggris, Saudi Arabia, Iran, Sudan, Sierra Leone, Vietnam dan Portugal akan berlangsung selama dua hari, mulai Kamis (8/11) juga akan mengkaji secara rutin kondisi terkini dari lingkungan, ekonomi dan aspek sosial laut secara global serta aspek sosio-ekonomi kelautan. Lokakarya ini dihadiri juga Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi Sadewa dan Asisten III Sekretaris Daerah Provinsi Bali mewakili Gubernur Bali serta perwakilan badan PBB untuk Urusan Kelautan dan Hukum Laut Marco Boccia.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi Sadewa dalam sambutannya pada pembukaan lokakarya menyatakan pentingnya kajian-kajian terbaru mengenai kondisi laut saat ini maupun perkiraan yang akan datang. “Saat ini kita memiliki beban berat di bahu kita untuk menyediakan data faktual dan akurat yang akan digunakan oleh para pengambil keputusan di berbagai belahan dunia dalam memanfaatkan sumber daya laut,” ujarnya.

Tanpa data ilmiah yang akurat, menurut Deputi Purbaya, dia khawatir kebijakan yang dibuat justru malah membahayakan kelangsungan laut. Ia menambahkan bahwa kesempatan menjadi tuan rumah ini merupakan momentum penting untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam isu-isu kelautan. “Kita ingin mendorong isu-isu kelautan yang masuk dalam fokus pemerintah, mempromosikan keahlian para pakar kelautan kita, mengidentifikasikan isu kelautan di tingkat regional dan global serta yang paling penting adalah membangun jaringan yang lebih luas,” kata Deputi Purbaya.

Beberapa isu yang dibahas pada lokakarya ini antara lain, pengelolaan Samudera Hindia, sampah plastik laut, peningkatan kapasitas, penanganan IUUF (Illegal, Unregulated, Unreported Fishin), penanganan tumpahan minyak, penambangan bawah laut, ketahanan pangan, budidaya perikanan, perubahan iklim serta pariwisata bahari.

Dalam kesempatan yang sama Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Ayodhia G.L. Kalake, sebagai “chair” pertemuan, menjelaskan bahwa lokakarya dilakukan dalam bentuk diskusi terbuka dengan topik-topik bahasan yang telah ditentukan. “Workshop ini akan memfasilitasi dan meminta masukan dari para pakar dari negara dan organisasi regional dan internasional yang kompeten,” tambahnya.

Kegiatan yang menjadi agenda rutin Majelis Umum PBB ini adalah bentuk mekanisme global untuk meninjau keadaan lingkungan laut, termasuk aspek sosial ekonomi, secara terus menerus dan sistematis dengan memberikan penilaian reguler di tingkat regional global dan pandangan terpadu aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Penilaian ini akan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan informasi sehingga dapat memberikan kontribusi untuk mengelola secara berkelanjutan kegiatan manusia yang mempengaruhi lautan, sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS ( _United Nations Conventions on The Law of The Sea_ ) dan instrumen dan inisiatif internasional yang berlaku lainnya.  Lokakarya pertama yang diinisasi pasca KTT Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2002, tersebut telah dilaksanakan di Bangkok, Thailand, pada 29 – 30 November 2017. (bas)