Dr. Sudibyo: “Money Politics” Hambat Perempuan di Politik

(Baliekbis.com), Keberadaan perempuan di panggung politik makin diperhitungkan meski dari sisi jumlah belum memenuhi harapan yang diinginkan. Karena di Indonesia saat ini hanya 14 persen perempuan duduk di legislatif kabupaten/kota, 16 persen di provinsi, sekitar 17 persen di DPR RI dan 25 persen di DPD RI. Hambatan perempuan maju di pentas pilkada salah satunya  karena masih maraknya money politics. Deputy Assistant on Gender Mainstreaming in Politics and Decision Making, The State Ministry of Women Empowerment and Child Protection  Dr. HA Darsono Sudibyo,M.Si. mengatakan hal itu  di sela-sela pelatihan Kepemimpinan Bagi Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah di Provinsi Bali, Rabu (14/6/2017) di Denpasar.

Dr. HA Darsono Sudibyo,M.Si
Dr. HA Darsono Sudibyo,M.Si

Dalam pelatihan tersebut mereka diberikan bekal terkait strategi kampanye, juga diberikan cara-cara perolehan suara , komunikasi politik, membangun jejaring sosial, juga yang terkait dengan peraturan yang harus diketahui agar mereka paham rambu-rambunya. Dikatakan Dr. Sudibyo cost di pilkada jadi mahal karena masih adanya money politics . Ini membuat persaingan jadi tak sehat. Kaum perempuan umumnya menghindar dari money politics. “Ini bukan karena tak punya uang tapi lebih pada sifat keibuan dan kejujuran,” jelas Sudibyo. Namun ia mengingatkan dalam pertarungan politik tak sepenuhnya besarnya uang menentukan dukungan untuk meraih kemenangan. Namun performance masing-masing calon juga  menentukan bahkan dinilai sangat penting. Dikatakan kalau calon sampai mengeluarkan uang besar untuk meraih kemenangan, pertanyaannya bagaimana cara mereka nanti untuk mengembalikannya. “Sebab gaji mereka kan tak besar. Calon pasti menghitung cost benefitnya,” ujarnya. Diharapkan dengan mengikuti pelatihan kader perempaun politik  ini baik yang duduk di dewan, parpol nanantinya mereka bisa maju dalam pilkada. “Paling tidak di setiap pilkada ada perempuan yang maju. Jangan sampai tak ada calon perempuan,” jelasnya. Untuk itu parpol juga harus memberi pelatihan-pelatihan dan kemudahan bagi perempuan untuk maju di pilkada.

Ditanya peluang perempuan, Dr. Suudibyo mengatakan pda pilkada serentak tahun  2015 dari 174  perempuan yang maju terpilih 45 (37 persen), tahun 2016 dari 45 perempuan yang nyalon terpilih 15. “Jadi kita optimis,” tambahnya. Soal kemampuan dikatakan dengan pendidikan yang rata-rata sarjana, sifat kesederhanaan dan kejujuran perempuan akan memberi sentuhan beda ketika perempuan dipercaya menjadi kepala daerah. Perempuan pasti punya performance tersendiri dan keberhasilan-keberhasilan yang spesifik. Untuk pilkada 2018 akan diikuti 171 kabupaten/kota di 17 provinsi. (bas)