Demer: Pemerintah Jangan ‘Melawan’ Rakyatnya Berbisnis
(Baliekbis.com), Pemerintah itu semestinya tak ikut-ikutan berbisnis sebagaimana swasta. Kalau pun ada BUMN yang saat ini terjun ke dunia usaha maka yang dijalankan seharusnya bukan murni untuk berbisnis mengejar untung, namun lebih pada upaya membangkitkan dan menumbuhkan ekonomi. “BUMN itu agent development, jadi pemerintah jangan berbisnis untuk ‘melawan’ rakyatnya,” tegas Anggota Komisi VI DPR RI Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer ini, Senin (11/6) di sela-sela seminar One Day Talkshow dengan tema “Terobosan Memenangkan Ceruk Pasar Pariwisata di Era Leisure Economy” yang digelar Ikatan Senior HIPMI – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia – (ISHI) Provinsi Bali bekerja sama sama dengan Bank Mandiri di Hotel Aston Denpasar saat ditanya adanya rencana ide penyertaan modal pemerintah daerah di BUMN seperti bandara dan jalan tol. Sebagaimana diketahui sejumlah kalangan di Bali saat ini lagi menghangat membahas agar bisa ikut mendapat sharing keuntungan dari BUMN seperti halnya Bandara Ngurah Rai. Bahkan ada usulan untuk mengenakan tarif 10 dolar kepada wisatawan yang ke Bali melalui bandara. Menurut Demer yang juga mantan Ketua HIPMI Bali ini, ide untuk ikut ambil bagian seperti memiliki saham di BUMN sangat beresiko tinggi. Sebab selain pemerintah ranahnya bukan berbisnis, juga bisa menggerus anggaran daerah. “Ini sangat beresiko tinggi bermain di bisnis itu. Sebab kalau sampai rugi bisa menyedot anggaran,” tegas politisi senior Golkar ini. Ia mencontohkan penempatan anggaran di bisnis jalan tol yang menurutnya kurang feasible. Karena itu tegas Demer, sebaiknya pemerintah daerah jangan masuk ke bisnis layaknya BUMN. Namun cukup pada bagaimana bisa memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun. “Kita bisa dapatkan fasilitasnya dan memanfaatkannya dengan baik seperti pendapatan dari pajak,” tuturnya.
Diingatkan di daerah lain banyak bertebaran BUMN namun mereka tak meminta pemasukan dari sana. Sebab keuntungan BUMN itu masuk ke kas negara yang nantinya sebagian dialokasikan ke daerah termasuk Bali. “Kalau pemasukan ke kas negara turun, jelas ini akan berimplikasi ke daerah,” tegasnya. Dan tentu hal ini akan lebih merugikan Bali. Terkait rencana pengenaan 10 dolar bagi turis, menurutnya ini akan berdampak pada ekonomi biaya tinggi dan bisa melemahkan daya saing Bali dengan kawasan wisata lainnya. Sebab dalam kenyataannya pungutan terhadap wisatawan sudah cukup banyak. “Turis ke Bali itu sudah dipunguti macam-macam mulai nginap, makan dan lain-lainnya. Kemana larinya semua itu,” ujarnya bernada tanya. (bas)
