Politik

(Baliekbis.com), Praktisi hukum Togar Situmorang menilai belakangan  ini sumpah jabatan sepertinya tidak banyak diindahkan pejabat. Terbukti banyak pejabat yang mengabaikan bahkan melanggar isi sumpah jabatannya. “Padahal sumpah jabatan itu kalau mau ditaati tak sampai ada pejabat yang terjerat masalah hukum seperti kasus korupsi atau lainnya,” tegas Togar Situmorang,S.H., M.H., MAP, Selasa (14/8) saat ditanya tingginya pelanggaran hukum termasuk yang menimpa pejabat. Menurut advokat senior ini, pelanggaran itu bukan saja merugikan negara juga masyarakat.

(Baliekbis.com), Di tengah sibuknya sebagai akademisi dan pengusaha landscape serta tuntutan persiapan tarung Pilpres 2019, Ketua JPKP Bali IGede Putu Eka Budiyasa tidak surut menyemangati Relawan JPKP Bali untuk turut serta dalam berbagai perhelatan nasional. Bersama tidak kurang dari 2.000-an JPKP se Indonesia yang berbaur dengan 75.000-an orang dari seluruh organ relawan Jokowi se Indonesia mengikuti dengan seksama rangkaian acara Rapat Umum Relawan Jokowi (RURJ) di SICC Sentul Bogor pada 4 Agustus

(Baliekbis.com), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mencoret 12 nama bakal calon anggota DPRD Provinsi Bali dari Dapil Buleleng yang diajukan DPW Partai NasDem Provinsi Bali, untuk Pileg 2019. Pencoretan dilakukan KPU Provinsi Bali lantaran salah satu calon anggota legislatif (Caleg) perempuan yang diajukan Partai NasDem tidak memenuhi syarat (TMS). Dampak ikutannya adalah tidak terpenuhinya kuota perempuan untuk Dapil Buleleng. Terhadap keputusan KPU Provinsi Bali ini, Partai NasDem Provinsi Bali dipastikan akan melayangkan

(Baliekbis.com), Danrem 163/Wira Satya Kolonel Arh. A.M. Suharyadi memimpin upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-102 Kodim 1617/Jembrana, Rabu (8/8) di Lapangan Umum Desa Delod Brawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Pada kesemapatan tersebut Danrem membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penanggung Jawab Operasional atau PJO TMMD Ke 102 Tahun 2018. Dalam amanatnya Kasad Jenderal TNI Mulyono menyebutkan pembangunan wilayah desa merupakan salah satu realisasi dari kebijakan nasional Nawacita

(Baliekbis.com), Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengapresiasi pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam kesempatan ini akan dijalankan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah, dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu Kepolisian dan Kejaksaan Kabupaten/Kota se-Bali, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (7/8). Melalui program ini, Ia berharap tidak ada Kepala Daerah di Bali kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. “Program ini

(Baliekbis.com), Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan bahaya politik identitas dengan mengatasnamakan agama. Menurutnya, agama harus steril dari kepentingan pilitik. Penegasan itu diutarakannya saat membuka Musyawarah Antar Umat Beragama yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali di Goodway Hotel, Badung, Sabtu (4/8). Lebih jauh Pastika mengungkap, masuknya politik dalam agama menjadi ancaman serius bagi kerukunan antar umat. Kata Pastika, gejala pemanfaatan agama dalam kancah perpolitikan tanah air membuat tantangan yang

(Baliekbis.com), Gubernur Terpilih Wayan Koster dan Wakil Gubernur Terpilih Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawatibertemu dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali, Jumat (3/8). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur itu, Koster ingin memperoleh gambaran tentang APBD Perubahan Tahun 2018 dan Rancangan APBD 2019. Dalam arahan singkatnya, Koster menjelaskan bahwa dokumen anggaran Pemprov Bali sudah sempat ia baca dan pelajari. Namun ia masih memandang perlu untuk bertemu OPD terkait untuk memperoleh penjelasan detail

(Baliekbis.con), Meski sempat berjalan alot, pertemuan antara perwakilan PT BTID dengan para tokoh Serangan yang berlangsung Jumat (3/8/ di Kantor Camat Denpasar Selatan berakhir dengan sejumlah kesepakatan di antaranya dibentuknya Tim Harmonisasi. Tim ini nantinya akan terdiri dari para tokoh Serangan, perwakilan BTID serta unsur terkait lainnya. Tim Harmonisasi ini ke depannya akan menjadi rujukan setiap kegiatan di kawasan Serangan. Selain itu dalam pertemuan yang dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI AA